Eri S Wardhana

Indonesia Terpuruk! Korupsi Memburuk, Demokrasi Remuk 0
- Insight
- Februari 18, 2026
Inilah wajah Indonesia sekarang. Di saat kualitas kepemimpinan merosot, konsolidasi kekuasaan melalui partai politik, militer, dan BUMN malah semakin menguat. Ketimpangan sosial pun kian berjarak, sementara fondasi demokrasi tambah melemah. Tranparency International Indonesia (TII) menelanjangi demokrasi di Indonesia di era Prabowo Subianto. Menyempitnya kebebasan sipil dan tergerusnya independensi lembaga peradilan membuat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
READ MORE
Bupati Bandung Apresiasi Aksi Nyata Kang Cucun Serahkan Bantuan Rumah Korban Longsor Arjasari 0
- Daerah
- Februari 18, 2026
KAB BANDUNG | Priangan.com – Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, KH Cucun Ahmad Syamsurijal yang telah menyerahkan bantuan rumah kepada para korban bencana longsor di Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari. Terlebih, hunian rumah yang diserahkan kepada para korban longsor dilakukan sebelum bulan suci Ramadan sehingga para
READ MORE

Ketika Niat Baik Negara Tetap Bisa Menyakiti 0
- Nasional
- Februari 18, 2026
Membaca Kebijakan Publik dan Penderitaan Struktural Oleh: Asep Chahyanto TASIKMALAYA | Priangan.com – Dalam beberapa waktu terakhir, istilah mens rea ramai dibicarakan di ruang publik. Istilah ini dikenal luas dalam hukum pidana untuk merujuk pada niat jahat seseorang ketika melakukan tindak pidana. Tanpa mens rea, seseorang kerap dianggap tidak layak dipersalahkan secara moral maupun hukum.
READ MORE
BKPSDM Kabupaten Bandung Klarifikasi Tuduhan Sewa Kendaraan Dinas, Tegaskan Sudah Sesuai Aturan 0
- Daerah
- Februari 16, 2026
KAB BANDUNG | Priangan.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi tentang tudingan terkait masalah sewa kendaraan dinas di dinas tersebut. Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, Tatang Kusnawan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, pemerintah daerah diperbolehkan memperoleh
READ MORE