TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah serius menyikapi kabar bahwa jumlah anak putus sekolah di daerahnya mencapai 29.000 jiwa. Angka tersebut dinilai perlu diuji ulang sebelum dijadikan dasar kebijakan, agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan bahwa penyampaian data pendidikan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, angka sebesar itu harus dipastikan validitasnya, mulai dari sumber hingga metode pengolahannya.
“Jangan sampai publik mendapat informasi yang belum pasti. Angka 29 ribu ini harus ditelusuri dulu, apakah benar sebanyak itu,” kata Asep, Kamis (27/11/2025).
Laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa angka kelanjutan dari tingkat SD ke SMP di Kabupaten Tasikmalaya masih sangat tinggi, mencapai 99%. Namun, ketika beralih dari SMP ke SMA, tingkat keberlanjutan pendidikan turun drastis menjadi sekitar 57%.
Asep menduga bahwa angka 29.000 anak yang disebut “putus sekolah” sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai kondisi lapangan, termasuk mereka yang berhenti sementara atau tidak tercatat melanjutkan sekolah karena sebab tertentu.
Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, Pemkab telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Validasi Data dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah.
Satgas ini diberi tugas ganda: menelusuri kembali data anak putus sekolah serta merumuskan langkah cepat penanganannya.
Selain persoalan pencatatan, Asep menyoroti potensi kekeliruan dalam mengategorikan santri di pesantren salafiah. Banyak anak yang menempuh pendidikan di pesantren justru tercatat seolah tidak bersekolah di sistem formal.
“Santri pesantren salafiah tidak bisa digolongkan sebagai putus sekolah. Mereka tetap mendapatkan pendidikan yang sah secara hukum,” tegasnya.
Ia meminta agar segera diterbitkan peraturan bupati sebagai landasan teknis pendataan sehingga pendidikan para santri tercatat setara dengan siswa di sekolah umum.
Menurut Asep, dugaan lonjakan angka putus sekolah ini kemungkinan besar muncul karena banyak anak yang memilih belajar di pesantren dan tidak masuk dalam data pendidikan formal.
Pemkab berharap verifikasi ulang ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat sehingga kebijakan penanganan putus sekolah dapat dilakukan secara tepat sasaran. (yna)
