TASIKMALAYA | Priangan.com – Anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Tasikmalaya yang menelan biaya puluhan miliar rupiah per tahun kembali menuai sorotan tajam dari DPRD. Kali ini, kritik datang dari Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, yang mempertanyakan transparansi, efisiensi, hingga arah perencanaan jangka panjang pengelolaan PJU oleh pemerintah daerah.
Kepler menegaskan, besarnya anggaran PJU harus diimbangi dengan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan gambaran utuh terkait penggunaan anggaran, mulai dari jumlah titik lampu PJU, kondisi lampu aktif dan rusak, spesifikasi teknis, hingga besaran tarif listrik PJU yang dibayarkan setiap bulan.
“Dengan anggaran PJU sebesar ini, publik wajib mengetahui detailnya. Berapa titik lampu yang aktif, berapa yang rusak, berapa biaya listrik yang dibayarkan, dan bagaimana skema pengadaannya. Transparansi dan akuntabilitas itu mutlak,” kata Kepler, kepada Priangan.com, Sabtu (10/1/2026).
Selain transparansi, Kepler juga menyoroti aspek efisiensi anggaran PJU Kota Tasikmalaya. Ia menilai, kemajuan teknologi pencahayaan, khususnya penggunaan lampu LED hemat energi, seharusnya berdampak langsung pada penurunan biaya operasional dari tahun ke tahun. Namun jika anggaran justru stagnan atau meningkat, maka kondisi tersebut perlu dijelaskan secara rasional oleh pihak eksekutif.
“Kalau teknologinya semakin hemat energi, logikanya biaya operasional ikut turun. Kalau tidak turun, berarti ada persoalan yang harus dibuka dan dijelaskan secara jujur,” tegasnya.
Kepler juga menilai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki perencanaan jangka panjang yang jelas dalam pengelolaan PJU. Ia menyebut sejumlah alternatif seperti pemanfaatan energi terbarukan berbasis solar cell, skema Public-Private Partnership (PPP), hingga model pembiayaan inovatif lainnya belum dimaksimalkan.
“Anggaran puluhan miliar rupiah yang terus keluar setiap tahun seharusnya sebagian bisa diarahkan untuk investasi infrastruktur PJU yang lebih mandiri dan berkelanjutan, bukan hanya untuk membiayai operasional rutin,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kepler juga mendorong adanya benchmarking anggaran PJU dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Menurutnya, perbandingan ini penting untuk mengukur kewajaran anggaran. Jika biaya PJU Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi dibanding kota sekelasnya, maka evaluasi menyeluruh tidak bisa dihindari.
Sebagai langkah konkret, Kepler merekomendasikan agar dalam jangka pendek, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya bersama SKPD terkait memaparkan secara rinci kepada DPRD mengenai breakdown anggaran PJU, sebaran titik lampu, tingkat kerusakan, hingga hasil evaluasi dan audit tahun-tahun sebelumnya.
Untuk jangka menengah, ia mendorong kajian serius terkait konversi lampu konvensional ke LED, pemasangan sistem monitoring otomatis PJU, serta kemungkinan renegosiasi kontrak jika pengelolaan PJU melibatkan pihak ketiga.
Sementara untuk jangka panjang, DPRD meminta adanya roadmap modernisasi PJU Kota Tasikmalaya, termasuk penerapan smart lighting system, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan skema pembiayaan kreatif agar beban APBD tidak terus membengkak.
Dalam fungsi pengawasan, Kepler memastikan Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya akan memanggil Dinas Perhubungan dan SKPD terkait melalui mekanisme hearing. DPRD juga mendorong audit khusus pengelolaan PJU, serta pengecekan lapangan untuk memverifikasi kondisi lampu jalan yang sebenarnya.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara wajar, efisien, dan benar-benar berdampak bagi keselamatan serta kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (yna)
