TASIKMALAYA | Priangan.com – Setelah sekian lama menanti dalam ketidakpastian, ribuan tenaga honorer non-ASN di Kota Tasikmalaya akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Pemerintah pusat memastikan bahwa proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dirampungkan pada tahun 2025.
Kepastian ini muncul setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra bersama Kepala BKPSDM Gun Gun Pahlagunara dan perwakilan Forum Honorer melakukan audiensi langsung dengan Kementerian PAN-RB di Jakarta. Pertemuan itu menjadi titik balik bagi ribuan honorer yang selama ini hanya bisa menunggu tanpa kepastian.
“Tujuan kami sederhana: menghadirkan kejelasan langsung dari sumbernya. Selama ini para honorer menunggu tanpa kepastian. Kini mereka bisa sedikit tenang,” ujar Diky Chandra, Rabu (9/7/2025).
Dalam audiensi tersebut, Kementerian PAN-RB menyatakan bahwa proses pengangkatan untuk kategori R2 dan R3 akan dituntaskan tahun ini. Namun demikian, jadwal pelaksanaannya belum ditentukan karena juknis pengangkatan masih dalam proses revisi.
Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya, Gun Gun Pahlagunara, menyebutkan bahwa tahapan seleksi dan pencatatan data honorer sudah berjalan, dan saat ini pemerintah pusat tengah menyusun petunjuk teknis untuk pengangkatan penuh waktu maupun paruh waktu.
“Yang jelas, Oktober 2025 bukanlah batas akhir status honorer. Itu hanya batas waktu untuk seleksi tahap kedua. Jadi tidak perlu panik,” tegas Gun Gun.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum Honorer, Asep Setiawan, menyambut positif hasil pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa janji pengangkatan bagi kategori R2 dan R3 menjadi kabar yang sangat dinanti oleh para honorer.
“Yang sudah tercatat dan ikut seleksi akan diselesaikan pada tahun ini. Tapi kami juga mendorong agar juknis segera diturunkan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di tiap daerah,” ucapnya.
Asep juga menyoroti nasib honorer kategori R4, seperti tenaga teknis, pegawai BLUD, serta peserta seleksi yang belum lolos di tahap kedua. Menurutnya, kelompok ini juga perlu mendapat perhatian dan peluang yang sama.
“Kami berharap tidak ada yang tertinggal. Semoga kementerian memberi solusi bagi semua kategori honorer,” tambahnya.
Meski belum ada tanggal pasti, sinyal positif dari pemerintah pusat ini setidaknya menjadi harapan baru bagi para honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi, sering kali tanpa jaminan masa depan. (yna)
