TASIKMALAYA | Priangan.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti masih belum meratanya akses layanan dasar di wilayah kabupaten. Mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga buruknya kondisi infrastruktur pendidikan, semua menjadi perhatian serius komisi yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pariwisata ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengatakan bahwa pembangunan layanan dasar seperti rumah sakit dan sekolah harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terus meningkat, namun ketersediaan infrastruktur publik masih tertinggal jauh.
“Dari target empat rumah sakit baru, sejauh ini baru satu yang terbangun di Cikatomas. Tiga lokasi lain—Karangnunggal, Cineam, dan Ciawi—masih belum tersentuh. Ini tentu menjadi tanda bahwa pemerataan layanan kesehatan belum berjalan optimal,” ujar Asep saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (24/6/2025).
Saat ini, dua rumah sakit yang sudah ada, yakni RSUD dr. Soekardjo (KHZ Musthafa) dan RSIA Respati, dinilai belum cukup untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok kabupaten. Hal ini diperparah dengan kondisi banyaknya Puskesmas yang belum dilengkapi ruang rawat inap, padahal hal itu menjadi standar pelayanan dasar sesuai arahan Kementerian Kesehatan.
Iis Dewi Suminar, Sekretaris Komisi IV, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh agar penganggaran dan kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
“Kita terus dorong agar ada langkah-langkah yang lebih strategis. Infrastruktur kesehatan yang tidak merata akan berdampak besar terhadap ketimpangan layanan publik,” katanya.
Komisi IV juga menaruh perhatian pada capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tasikmalaya. Meski secara persentase sudah menyentuh angka 98 persen, namun hanya sekitar 57 persen warga yang aktif sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Artinya, sebagian kelompok rentan masih belum mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan yang layak.
“Cakupan UHC tinggi itu bagus, tapi jangan hanya dilihat dari angkanya. Pemerintah harus memastikan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin benar-benar terlindungi. Kita tidak ingin ada warga yang jatuh sakit dan tidak tertangani karena masalah administrasi,” tegas Acep, Wakil Ketua Komisi IV.
Di bidang pendidikan, Komisi IV menyampaikan keprihatinan terhadap masih banyaknya sekolah dasar dan menengah yang mengalami kerusakan. Berdasarkan catatan internal, hampir 50 persen sekolah di Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan perbaikan, mulai dari kategori ringan hingga berat.
Kondisi ini diperparah dengan kurangnya ruang kelas baru (RKB), terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat. Komisi IV meminta Dinas Pendidikan untuk lebih aktif dalam melakukan asesmen dan mendorong penggunaan dana alokasi khusus (DAK) secara optimal.
Di luar pendidikan dan kesehatan, Komisi IV juga mengarahkan perhatian pada pengembangan sektor pariwisata. Potensi wisata Kabupaten Tasikmalaya yang meliputi wisata alam, budaya, dan religi dinilai sangat besar. Namun sayangnya, tata kelola dan infrastruktur penunjangnya belum memadai.
“Kita memiliki potensi luar biasa, tetapi belum dikelola dengan baik. Jalannya rusak, promosi minim, dan belum ada sinergi antar sektor. Rencana induk pengembangan pariwisata yang sudah disusun pemda pun masih mandek di tataran wacana,” jelas Rofi Hilmi Ali Hussein, anggota Komisi IV dari Dapil 2.
Komisi IV beranggotakan delapan legislator lintas daerah pemilihan (dapil), yaitu: Asep Saepuloh (Ketua), Acep (Wakil Ketua), Iis Dewi Suminar (Sekretaris), Sonhaji Ibrani Affandy, Dedi Kurniawan, Ujang Sukmana, Rofi Hilmi Ali Hussein, Ejen Jenal Mutakin, dan Aang Munawar.
Melalui tiga fungsi utama DPRD—legislasi, pengawasan, dan anggaran—Komisi IV berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya layanan dasar yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
“Tugas kami adalah memastikan suara dari bawah sampai ke atas. Kami hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang berpihak,” tutup Asep Saepuloh. (yna)
