TASIKMALAYA | Priangan.com – Hampir 90 persen pohon di sepanjang ruas jalan utama Kota Tasikmalaya dinyatakan rawan tumbang. Kondisi ini mengancam keselamatan masyarakat, baik pejalan kaki maupun pengendara, terutama karena mayoritas pohon berusia puluhan tahun.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahman, menyebutkan hasil rapat koordinasi dan mitigasi pohon rawan tumbang di Aula BPBD, Kamis (18/9/2025), mengungkap fakta mencemaskan. “Hampir semua pohon di titik rawan bisa mengakibatkan kecelakaan yang berpotensi menimbulkan korban,” ungkapnya.
Menurut Ucu, BPBD kerap menjadi sasaran keluhan warga ketika pohon dianggap membahayakan. Padahal, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menebang atau memangkas pohon tanpa persetujuan dinas teknis.
“Yang masyarakat tahu itu selalu kewajiban BPBD. Padahal kami hanya terbatas pada mitigasi, sementara kewenangan ada di dinas terkait, termasuk provinsi dan pusat,” jelasnya.
BPBD mencatat, titik rawan berada di Jalan Ibrahim Aji, Jalan RE Martadinata, Jalan Moh Hatta, Jalan SL Tobing, dan beberapa ruas jalan lain. Faktor usia, jenis pohon, hingga kondisi cuaca memperparah potensi tumbang.
“Kalau sudah teridentifikasi rawan, seharusnya pohon dipangkas atau ditebang. Tapi sering kali dinas terkendala alat dan biaya,” tambah Ucu.
Situasi ini membuat BPBD terpaksa melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat sekitar, bahkan untuk urusan biaya pemangkasan. “Kami tidak punya anggaran untuk itu karena kewenangannya jelas ada di dinas,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menilai masalah ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menekankan pentingnya pemetaan kewenangan agar penanganan bisa segera dilakukan.
“Ini bukan soal penebangan sembarangan, tapi soal pohon rawan yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Harus ada tim khusus melibatkan provinsi dan pusat, karena sebagian besar pohon ada di jalan-jalan kewenangan mereka,” ujar Diky.
Menurutnya, pembentukan tim terpadu bisa menjadi solusi untuk melahirkan regulasi yang jelas sekaligus dukungan anggaran. “Kalau terus saling lempar tanggung jawab, korban bisa berjatuhan. Ini harus diselesaikan bersama-sama,” pungkasnya. (yna)
