TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya diminta untuk lebih jujur dan responsif terhadap persoalan nyata di masyarakat. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik, Zenzen Jaenudin, yang menyoroti pentingnya pembangunan yang lahir dari identifikasi masalah secara mendalam, bukan sekadar menunaikan janji politik atau mengejar proyek seremonial.
Dalam pernyataannya, Zenzen menilai bahwa tata kelola pemerintahan pascareformasi sebenarnya sudah mulai membaik. Ia bahkan mengapresiasi fondasi birokrasi yang terbentuk sejak era kepemimpinan sebelumnya, seperti pada masa Wali Kota Bubun, yang dinilainya cukup selaras antara program dan kebutuhan masyarakat.
“Program pembangunan itu harus berangkat dari masalah. Jangan bikin program yang tidak menjawab persoalan. Itu justru mubazir,” tegas Zenzen.
Menurutnya, good governance hanya bisa terwujud jika komitmen politik diterjemahkan dalam bentuk alokasi anggaran yang terarah dan efektif. Ia menyoroti bahwa saat ini masih banyak kebijakan yang seolah tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Lebih jauh, Zenzen juga mengkritisi rendahnya transparansi pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Ia mempertanyakan bagaimana proyek-proyek yang muncul bisa dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sudah menjadi dokumen publik.
“Saya khawatir masyarakat makin kehilangan harapan. Kalau tidak ada harapan, partisipasi publik bisa mati. Itu bahaya sekali,” ujarnya.
Dalam pandangannya, salah satu faktor krusial adalah sumber daya manusia dan soliditas tim kerja di pemerintahan. Ia menyebut bahwa sebaik apapun desain program, jika tidak ditopang oleh SDM yang kuat dan terkoordinasi, maka hasilnya akan jauh dari optimal.
Zenzen juga menyinggung minimnya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama soal orientasi dan timeline dari program-program yang berjalan. Menurutnya, bahkan kalangan menengah pun kesulitan memahami arah kebijakan daerah, apalagi masyarakat di level bawah.
“Jangan sampai kita bikin percepatan proyek hanya karena ada tekanan politik. Harus jelas orientasinya dan ukurannya terhadap janji dan target pembangunan,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan perlunya lompatan besar dari kepala daerah, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Tanpa itu, kata Jenjen, skeptisisme publik hanya akan semakin meluas, dan itu menjadi ancaman serius bagi iklim partisipatif dalam demokrasi lokal. (yna)
