BANDUNG | Priangan.com – Dana hibah pendidikan dan keagamaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menuai perhatian. Kali ini, publik digegerkan dengan temuan dana hibah fantastis sebesar Rp30 miliar yang dikucurkan kepada STAI Al-Ruzhan, sebuah lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.
Lembaga tersebut berada di bawah naungan Yayasan Al-Ruzhan, yang diketahui milik mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.
Temuan ini pertama kali disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang mengunggah video pernyataannya di media sosial. Dalam video tersebut, Ono terang-terangan menyatakan keterkejutannya mengetahui besaran hibah yang diterima STAI Al-Ruzhan pada tahun anggaran 2023.
“Ini yang paling besar ini, saya juga kaget. Tiga puluh miliar! Besar sekali,” kata Ono dalam video tersebut.
Dana hibah yang disalurkan Pemprov Jabar tahun 2023 memang menyentuh puluhan lembaga. Beberapa di antaranya tercatat menerima dana di kisaran Rp2 hingga Rp2,5 miliar, seperti Yayasan Ummul Quro, Yayasan Pesantren Cipansor, dan Ponpes Miftahul Huda. Namun, angka Rp30 miliar untuk satu yayasan menjadi pengecualian yang mencolok.
Ono menilai, penyaluran hibah dengan nominal sebesar itu menimbulkan kesenjangan bagi banyak pondok pesantren kecil yang belum pernah tersentuh bantuan pemerintah.
“Ini tentu menyakiti perasaan para pengasuh pesantren kecil di pelosok. Banyak dari mereka tak tersentuh bantuan, padahal mereka benar-benar butuh,” ujar Ono.
Oleh karena itu, ia mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk segera melakukan verifikasi dan validasi menyeluruh terhadap seluruh penerima hibah, baik yang telah menerima maupun yang akan dianggarkan dalam APBD 2025.
“Kita harus tahu mana pesantren yang benar-benar eksis dan butuh bantuan, mana yang justru fiktif atau sudah sangat mapan tapi masih menerima hibah besar,” tambahnya.
Di tengah sorotan ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menegaskan akan tetap memperjuangkan alokasi hibah untuk lembaga pendidikan dan keagamaan yang benar-benar membutuhkan, agar tidak dicoret dalam pembahasan APBD 2025. (yna)
