BANDUNG | Priangan.com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mengapresiasi kinerja program Bangga Kencana di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari tingginya angka partisipasi keluarga berencana (KB) dan rendahnya angka kelahiran total (TFR), yang saat ini mencapai 2,03, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 2,1.
“TFR kita sekarang sudah 2,1, Jawa Barat sudah 2,03, di bawah nasional. Ini sudah sesuai dengan prasyarat penduduk tumbuh seimbang,” ungkap Wihaji dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat di Bale Asri Pusdai, Bandung, pada Senin (28/4/2025).
Wihaji menambahkan pentingnya kesadaran kesehatan dan pengendalian penduduk melalui kontrasepsi untuk keluarga prasejahtera, guna memanfaatkan periode bonus demografi. Ia juga percaya bahwa Jawa Barat dapat terus mempertahankan pencapaian ini melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Selain itu, Wihaji melaporkan bahwa BKKBN baru saja memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk Pelayanan Vasektomi Serentak dengan Jumlah Akseptor Terbanyak, dengan 2.000 akseptor. Pelayanan ini dilaksanakan di 190 kabupaten/kota dan 195 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, dengan setiap peserta menerima jaminan hidup sebesar Rp450 ribu.
Dalam kesempatan yang sama, Wihaji mengungkapkan lima program unggulan Kemendukbangga yang tengah dilaksanakan, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), SuperApps Tentang Keluarga, dan Sidaya (Lansia Berdaya).
Tambahan Insentif dari Pemprov Jabar
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons dengan menjanjikan insentif tambahan bagi pria yang bersedia menjadi akseptor KB pria metode vasektomi sebesar Rp500 ribu. Insentif ini merupakan bagian dari program Abdi Nagri Nganjang ka Warga, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Program ini akan memberikan tambahan insentif bagi laki-laki yang mau ber-KB. Selain itu, kami juga menyiapkan bantuan sembako untuk ibu-ibu,” ujar Dedi.
Dedi juga mengungkapkan rencana menjadikan kesertaan dalam program KB sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial seperti sambungan listrik baru, beasiswa pendidikan, dan bantuan rumah layak huni.
“Syarat untuk menerima bantuan sambungan listrik atau beasiswa pendidikan adalah harus sudah ber-KB. Ini kami lakukan agar beban reproduksi tidak hanya ditanggung oleh perempuan,” tandas Dedi. (yna)
