TASIKMALAYA | Priangan.com – Lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) kembali menjadi sorotan di Kota Tasikmalaya. Sejak Januari hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 359 warga terjangkit DBD, dengan empat korban meninggal dunia.
Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti ini menjadi ancaman serius, terutama di musim hujan saat jentik nyamuk lebih mudah berkembang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat, menyatakan bahwa lonjakan kasus ini menjadi pengingat bahwa kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan.
“Kami mencatat sebanyak empat pasien masih menjalani perawatan intensif di sejumlah fasilitas kesehatan, termasuk RSUD dr. Soekardjo. Jumlah ini bisa terus bertambah jika masyarakat tidak segera melakukan langkah pencegahan,” ujar Uus, Senin (2/6/2025).
Penyebaran kasus DBD ini terjadi di seluruh wilayah kota, meliputi 10 kecamatan. Data menunjukkan bahwa serangan DBD tidak mengenal usia: Usia 0–5 tahun: 72 kasus, Usia 6–12 tahun: 114 kasus, Usia 13–18 tahun: 47 kasus, Usia 19–30 tahun: 53 kasus, Usia 31–50 tahun: 55 kasus, Di atas 50 tahun: 18 kasus.
Dari total kasus tersebut, 191 penderita adalah perempuan, sedangkan 168 laki-laki. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan 98 kasus.
“Tren ini sangat berkorelasi dengan tingginya curah hujan. Genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, dan sayangnya, masih banyak warga yang belum disiplin melakukan pemberantasan sarang nyamuk,” lanjutnya.
Sebagai langkah antisipatif, Dinkes Tasikmalaya telah menggencarkan program Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J) dan membagikan abate gratis kepada warga. Namun, upaya tersebut belum cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran kolektif masyarakat.
“Kunci utama adalah 3M: Menguras, Menutup, dan Mengubur. Masyarakat juga diminta menjalankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), terutama saat musim hujan seperti sekarang,” pungkas Uus.
Pemerintah mengimbau agar masyarakat menjadikan pencegahan DBD sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya saat terjadi lonjakan kasus. Karena DBD bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. (yna)
