TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan massal 596.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Tasikmalaya memicu tekanan keras dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menuntut Bupati Tasikmalaya segera mengambil sikap tegas karena persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat miskin.
Asep menyebut kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah masuk kategori tragedi kemanusiaan yang berpotensi mengorbankan warga tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Ada 596 ribu peserta BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi nonaktif. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Pastinya kami meminta Bupati segera bersikap,” tegas Asep Muslim kepada Priangan.com, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, penonaktifan BPJS PBI berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat. DPRD khawatir warga miskin yang sedang sakit tidak bisa mendapatkan perawatan hanya karena status kepesertaan BPJS dicabut.
“Ini terkait langsung dengan pelayanan dasar. Kita khawatir masyarakat miskin yang sakit tidak terlayani,” ujarnya.
Komisi I DPRD bahkan mendesak agar Bupati Tasikmalaya bertindak hari ini juga, dengan memberikan instruksi jelas kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial, untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami minta pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, untuk segera bersikap hari ini. Jangan ditunda,” kata Asep.
Ia mengungkapkan, penyebab utama nonaktifnya ratusan ribu BPJS PBI diduga akibat perubahan data desil secara sepihak, tanpa sinkronisasi yang akurat di lapangan. Akibat lonjakan desil tersebut, banyak warga miskin kehilangan hak jaminan kesehatan.
“Salah satunya harus ada sinkronisasi desil oleh Dinsos. Kasus ini terjadi karena tiba-tiba ada desil yang naik sepihak, dari desil 5 ke desil 6, bahkan dari desil 2 langsung menjadi desil 6,” ungkapnya.
Asep menegaskan, perubahan klasifikasi tersebut membuat warga yang sebelumnya berhak menerima BPJS PBI langsung kehilangan jaminan kesehatan dari pemerintah, tanpa pemberitahuan maupun solusi pengganti.
“Akhirnya mereka kehilangan hak mendapatkan BPJS PBI dari pemerintah. Ini yang tidak boleh dibiarkan,” tandasnya.
DPRD Kabupaten Tasikmalaya memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari Bupati dan Pemkab Tasikmalaya. Jika tidak segera ditangani, DPRD menilai penonaktifan BPJS PBI dapat memperparah krisis pelayanan kesehatan dan menambah beban penderitaan masyarakat miskin di daerah. (yna)
