TASIKMALAYA | Priangan.com – Rotasi dan mutasi pejabat eselon II yang digelar Pemerintah Kota Tasikmalaya rupanya belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan birokrasi.
Hingga kini, tercatat delapan kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum memiliki pejabat definitif. Kekosongan ini ditambah dengan puluhan jabatan eselon III dan IV yang juga belum terisi.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memastikan proses pengisian jabatan dilakukan secara bertahap sesuai rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Manajemen talenta akan dimulai dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Delapan kepala dinas yang kosong akan diprioritaskan, setelah itu baru kita isi untuk eselon III dan IV,” ujar Viman usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (22/8/2025).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara, menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat.
“Semua sedang berproses. Usulan sudah masuk, tinggal melengkapi syarat administrasi termasuk SPTJM. Untuk eselon III dan IV, pengisian direncanakan lewat promosi ASN. Insyaallah Oktober nanti SK bisa keluar,” jelasnya.
Kondisi ini mendapat perhatian serius DPRD Kota Tasikmalaya. Wakil Ketua DPRD, Heri Ahmadi, menilai lambannya pengisian jabatan dapat berdampak pada kinerja birokrasi dan menghambat realisasi program pembangunan.
“Rencana pembangunan sebagus apa pun, kalau tidak ditopang dengan SDM, pasti berjalan lambat. Kami mendorong agar segera diisi sesuai aturan dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, usia kerja, moralitas, dan kinerja ASN,” tegasnya.
Heri juga menekankan pentingnya promosi jabatan yang transparan dan proporsional. “Jangan hanya sekadar mengisi kekosongan, tapi benar-benar harus memperhatikan kemaslahatan umum,” tambahnya. (yna)
