TASIKMALAYA | Priangan.com – Di tengah tenggat waktu penyelesaian status pegawai non-ASN yang kian menipis, ribuan honorer di Kota Tasikmalaya justru terjebak dalam ketidakpastian.
Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) menyuarakan kekecewaan terhadap minimnya respons dari Pemkot Tasikmalaya, terutama Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan, yang hingga kini belum memberikan arah atau sikap resmi soal nasib mereka.
Asep Setiawan, Wakil Ketua FKHKT, menyebutkan bahwa di Kota Tasikmalaya terdapat sekitar 1.100 tenaga honorer yang hingga kini belum mendapat kepastian apakah akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau tidak.
“Masih belum ada kejelasan yang konkrit. Kami tahu bahwa BKD melalui Sekda sudah bersurat ke KemenPAN-RB. Tapi hingga hari ini belum ada balasan dari pusat,” ujar Asep saat diwawancarai, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, tanpa dorongan kuat dari kepala daerah dan DPRD, perjuangan honorer untuk mendapatkan kejelasan akan makin sulit. Terlebih waktu yang tersisa hanya tinggal empat bulan.
“Sudah Juli, artinya kita hanya punya waktu sekitar 4 bulan lagi sampai Oktober. Kalau sampai batas waktu itu tidak ada keputusan, nasib honorer bisa saja tergantung di ujung tanduk,” tegasnya.
FKHKT juga menyesalkan minimnya komunikasi antara Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dengan para perwakilan honorer. Menurut Asep, forum sudah beberapa kali mencoba meminta audiensi, bahkan mengirimkan surat resmi, namun tak ada respon langsung dari orang nomor satu di kota itu.
“Kami sudah bersurat untuk meminta pertemuan, tapi tidak ada tanggapan dari Pak Wali Kota. Malah surat itu hanya didisposisikan ke BKD dan yang hadir pun hanya kepala bidang, bukan pengambil keputusan,” keluhnya.
Asep menilai, sebagai pejabat pembina kepegawaian, Wali Kota seharusnya tampil di depan untuk memimpin upaya penyelesaian masalah ini.
“Pak Wali punya kewenangan, seharusnya beliau yang jadi motor penggerak, bukan malah lepas tangan,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa mayoritas tenaga honorer di Kota Tasikmalaya telah mengabdi selama bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun, tanpa status yang jelas.
“Ini bukan soal gaji atau status saja. Ini soal penghargaan atas pengabdian. Banyak dari kami sudah belasan tahun bekerja untuk pemerintah, dan saat masa transisi seperti ini, justru kami dibiarkan menggantung,” ujarnya.
FKHKT berharap DPRD Kota Tasikmalaya bisa ikut mendorong Wali Kota untuk lebih serius dalam menyikapi penyelesaian masalah ini.
“Kami butuh dukungan semua pihak. Ini bukan hanya masalah administratif, tapi menyangkut hajat hidup ratusan orang dan keluarganya,” pungkasnya. (yna)
