TASIKMALAYA | Priangan.com – Kekhawatiran menyelimuti Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, setelah rangkaian insiden pohon tumbang kembali terjadi di jalur nasional yang melintasi wilayahnya. Peristiwa itu bahkan sempat merenggut korban jiwa, dan hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah pusat untuk mengatasinya.
“Belum sempat ditindaklanjuti permintaan pemangkasannya, sudah terjadi lagi pohon tumbang. Yang pertama sampai menelan korban tewas,” ungkap Asep dengan nada kecewa, Rabu (8/10/2025).
Meski kejadian terakhir tidak sampai memakan korban, Asep menegaskan pemerintah tidak boleh menunggu tragedi berikutnya baru bertindak. Ia menilai keselamatan pengguna jalan jauh lebih penting daripada urusan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.
“Masyarakat sudah resah. Jangan tunggu ada korban baru lagi hanya karena saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Jalan nasional itu, kata Asep, memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun, mengingat situasinya sudah darurat, Pemkab Tasikmalaya memilih untuk turun tangan. Pemerintah daerah kini sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Jawa Barat untuk percepatan penanganan.
“Atas aduan masyarakat, perwakilan dari PU Jabar sudah bersurat ke kita untuk meminta bantuan peralatan ke BPBD. Kita bantu koordinasi supaya cepat,” jelasnya.
Asep mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala tersendiri. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menunda upaya pencegahan. Menurutnya, penanganan harus dilakukan bersama tanpa membebani satu pihak.
“Kalau semua beban teknis dan biaya ditanggung daerah, tentu berat. Karena itu perlu komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas,” ujarnya.
Untuk memastikan keamanan selama proses pemangkasan, pemerintah daerah akan melibatkan Satpol PP dan petugas BPBD di lapangan. Warga sekitar pun diimbau menjauh dari lokasi agar proses penebangan berjalan aman dan tertib.
“Saya akan turun langsung mewakili BPBD. Saat pohon ditebang, lingkungannya harus aman. Tidak boleh ada warga yang mendekat,” katanya.
Asep menegaskan bahwa perdebatan soal kewenangan antara pusat dan daerah tidak boleh mengorbankan keselamatan publik. Ia berharap semua pihak bergerak cepat agar tidak ada lagi korban yang jatuh hanya karena pohon lapuk dibiarkan berdiri di tepi jalan.
“Tanggung jawab boleh di pusat, tapi nyawa warga jadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita menyesal karena terlambat bertindak,” tutupnya. (yna)
