TASIKMALAYA | Priangan.com — Nama Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, kembali menjadi sorotan, kali ini bukan karena kegiatan resmi pemerintah, melainkan karena ulah oknum tak bertanggung jawab yang mencatut identitasnya untuk melakukan penipuan berkedok tawaran bantuan.
Kasus ini terungkap setelah beredarnya pesan melalui aplikasi WhatsApp yang menggunakan nama dan foto Wabup Asep. Dalam pesan tersebut, pelaku mencantumkan identitas “H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P.” dan menghubungi sejumlah pihak dengan modus menawarkan bantuan tertentu. Lebih jauh, pesan itu bahkan disertai permintaan transfer dana atau imbalan agar bantuan bisa segera dicairkan.
Modus semacam ini mulai ramai diperbincangkan di masyarakat sejak akhir Oktober. Sejumlah warga dan tokoh di Tasikmalaya melaporkan menerima pesan mencurigakan dari nomor tidak dikenal yang mengaku sebagai Wakil Bupati. Mereka diminta mengikuti instruksi tertentu terkait bantuan sosial dan proyek, disertai iming-iming pencairan dana dalam waktu singkat.
Menanggapi hal ini, Wabup Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi dengan tegas membantah keterlibatannya. Ia memastikan bahwa pesan-pesan tersebut merupakan bentuk penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang berupaya memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah menawarkan bantuan atau meminta uang dalam bentuk apa pun di luar ketentuan resmi pemerintah. Itu murni penipuan,” kata Asep Sopari, Sabtu (1/11/2025).
Asep juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan elektronik atau panggilan telepon yang mengatasnamakan pejabat daerah, apalagi jika mengarah pada transaksi uang. Ia menekankan agar masyarakat selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak berwenang sebelum merespons pesan semacam itu.
“Kalau ada nomor yang menggunakan nama atau foto saya, jangan langsung percaya. Laporkan kepada aparat atau pihak pemerintah. Sekarang banyak yang memanfaatkan jabatan pejabat untuk menipu,” ujar Asep.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui akun resmi media sosialnya juga telah mengeluarkan klarifikasi dan imbauan resmi kepada masyarakat. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa Wakil Bupati Tasikmalaya tidak pernah menawarkan bantuan, meminta sumbangan, ataupun mengumpulkan dana dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa setiap program bantuan maupun kerja sama pemerintah daerah hanya dilakukan melalui prosedur resmi, bukan lewat pesan pribadi atau komunikasi informal,” tulis pernyataan resmi Pemkab Tasikmalaya.
Pemkab juga mengingatkan bahwa penipuan digital dengan mencatut nama pejabat daerah merupakan kejahatan siber yang dapat dijerat hukum pidana. Pemerintah mendorong masyarakat untuk segera melapor ke pihak kepolisian apabila menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.
Fenomena pencatutan identitas pejabat untuk penipuan bukan hal baru di Tasikmalaya. Dalam dua tahun terakhir, kasus serupa sempat terjadi dengan modus yang mirip, mulai dari tawaran proyek, donasi sosial, hingga program bantuan fiktif. Namun, kali ini, penggunaan identitas lengkap dan foto resmi pejabat membuatnya terlihat lebih meyakinkan di mata korban potensial.
Kepolisian Resor Tasikmalaya pun disebut tengah memantau dugaan tindak pidana ini. Meski belum ada laporan resmi dari masyarakat yang mengalami kerugian, aparat mengimbau agar warga berhati-hati dan tidak membagikan data pribadi secara sembarangan.
Dengan maraknya kasus penipuan digital di era komunikasi cepat ini, masyarakat diimbau untuk semakin waspada dan cerdas dalam menanggapi pesan elektronik. Segala bentuk tawaran yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi disertai permintaan dana, perlu dicurigai dan diverifikasi lebih lanjut.
“Jangan sampai warga kita jadi korban hanya karena tergiur janji bantuan. Waspadai, periksa sumbernya, dan laporkan jika ada kejanggalan,” tegas Asep Sopari. (yna)
