TASIKMALAYA | Priangan.com — Sebuah video viral memperlihatkan seorang siswi SDN Curugtelu, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, memohon kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar sekolahnya segera diperbaiki. Dalam video tersebut, siswi itu mengaku telah dua tahun belajar di ruang terbuka karena empat ruang kelas di sekolahnya rusak berat dan tak lagi layak digunakan.
Video tersebut memicu perhatian publik terhadap kondisi pendidikan di wilayah selatan Tasikmalaya. SDN Curugtelu diketahui mengalami kerusakan parah pada sebagian besar bangunannya, memaksa siswa dan guru melaksanakan kegiatan belajar di luar ruangan dengan fasilitas seadanya.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Solihin, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut sekolah itu telah lama diusulkan untuk mendapat bantuan revitalisasi melalui aplikasi Krisna, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kondisinya memang sudah parah. Kami sudah mengusulkan setiap tahun, termasuk untuk Curugtelu. Namun sampai sekarang belum menjadi sasaran revitalisasi,” kata Ahmad, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, pada tahun 2023 SDN Curugtelu sempat mendapat bantuan untuk satu ruang kelas. Namun kerusakan terjadi pada tiga hingga empat ruang, sehingga perbaikan tersebut belum mampu menuntaskan masalah.
“Kami terus ajukan, tapi karena keterbatasan anggaran pusat, semua usulan belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Ahmad tidak menampik bahwa sebagian siswa saat ini belajar di ruang terbuka. Pihaknya terus berkoordinasi agar kegiatan belajar tetap berjalan sambil menunggu bantuan tambahan dari pemerintah pusat atau pihak lain.
Tahun ini, sebanyak 53 sekolah di Kabupaten Tasikmalaya menerima bantuan revitalisasi, meningkat dari 30 sekolah pada tahun sebelumnya. Namun SDN Curugtelu belum termasuk di dalamnya.
“Kami hanya mengunggah data kebutuhan sekolah. Keputusan ada di pusat,” katanya.
Ia menambahkan, kendala teknis dalam pengisian data Dapodik turut memengaruhi lambatnya proses bantuan. Banyak sekolah belum melaporkan kondisi kerusakan secara akurat, sehingga datanya tidak terbaca sebagai prioritas. Dinas Pendidikan kini melakukan pendampingan di sejumlah kecamatan untuk memperbaiki data tersebut agar usulan bantuan bisa segera disetujui. (yna)
