TASIKMALAYA | Priangan.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya kembali menyoroti persoalan tunjangan yang mereka terima. Menurut Ketua DPRD Budi Ahdiat, tunjangan rumah dan fasilitas lain yang diatur dalam Peraturan Bupati era Ade Sugianto dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam aturan lama tersebut, tunjangan rumah bagi anggota DPRD sebesar Rp14,3 juta, wakil ketua Rp16 juta, dan ketua Rp17,7 juta per bulan. Selain itu, masih ada tunjangan komunikasi, transportasi, reses, hingga paket kegiatan.

Meski begitu, Budi menegaskan bahwa semua kebijakan harus tetap mengikuti aturan pusat. Jika pemerintah pusat memutuskan efisiensi atau pemangkasan, DPRD daerah tidak memiliki ruang banyak untuk menolak.

“Kalau sudah menjadi kebijakan nasional, kita ikut. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang, tunjangan itu sebenarnya sudah tertinggal. Harga BBM, sewa rumah, pajak, dan transportasi naik, sementara aturan belum menyesuaikan,” kata Budi kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan, meski anggaran tunjangan dirasa belum cukup, pihaknya berusaha menahan diri agar tetap sesuai dengan prinsip efisiensi. “Tidak ada yang benar-benar cukup, tapi yang penting kita bisa menahan. Apalagi sekarang semua daerah sedang efisiensi,” ujarnya.

Budi juga menyebut, meski ada anggota yang tidak menggunakan anggaran sewa rumah secara penuh, dana tersebut tetap menjadi bagian dari kebutuhan penunjang aktivitas dewan. “Anggota DPRD punya mobilitas tinggi, menghadiri kegiatan masyarakat, menghadiri undangan keagamaan, hingga kegiatan resmi. Jadi dana itu sebenarnya habis untuk kepentingan kerja,” jelasnya.

Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik soal besarnya belanja perjalanan dinas dan tunjangan DPRD dibandingkan program langsung untuk masyarakat. Namun, DPRD menegaskan bahwa tunjangan mereka masih di bawah daerah lain dan tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. (yna)