JENEWA | Priangan.com – Tiongkok menolak rekomendasi reformasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin Barat dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (4/7). Meskipun menerima sebagian besar dari lebih dari 400 rekomendasi, Tiongkok menolak seruan memberikan kebebasan yang lebih besar di Hong Kong dan untuk mengakhiri penganiayaan terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Duta Besar Tiongkok, Chen Xu, menegaskan, rekomendasi yang ditolak itu didasari oleh motif politik dan disinformasi yang dianggap sebagai gangguan terhadap kedaulatan Tiongkok.
Namun, kritikus Tiongkok menyuarakan keprihatinan atas tingkat penerimaan yang tinggi, menyebutnya sebagai upaya untuk meredakan kritik internasional tanpa mengambil tindakan nyata.
Dalam sidang tersebut, utusan Barat, seperti Duta Besar Inggris, Simon Manley, menyatakan kekecewaannya atas penolakan Tiongkok terhadap rekomendasi internasional. Meskipun demikian, beberapa negara, seperti Rusia dan Gambia, mengapresiasi pendekatan Tiongkok dalam proses ini.
Tinjauan PBB terhadap Tiongkok adalah bagian dari proses rutin di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia secara global. Meskipun laporan PBB sebelumnya menyoroti dugaan pelanggaran di Xinjiang, Tiongkok secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Debat lebih lanjut tentang laporan PBB tentang Tiongkok telah ditolak oleh sebagian besar anggota non-Barat pada akhir 2022, menandai sebuah kemenangan diplomatis bagi Beijing dalam upaya mempertahankan reputasi hak asasi manusianya di panggung internasional. (mth)