Daily News

Tiongkok Tolak Klaim Kanada soal Pelanggaran HAM di Xinjiang sebagai ‘Cerita Palsu’

Duta Besar Tiongkok di Ottawa mengecam laporan Kanada sebagai retorika lama yang didasarkan pada rumor | The Guardian

OTTAWA | Priangan.com – Tiongkok menanggapi keluhan dari Kanada mengenai laporan yang menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat Xinjiang dengan menolak klaim tersebut sebagai tidak berdasar.

Dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Reuters melalui email, Duta Besar Tiongkok di Ottawa mengecam laporan Kanada sebagai “retorika lama yang sama, yang didasarkan pada rumor dan laporan yang dibuat-buat.”

Kontroversi ini mencuat setelah Jennifer May, Duta Besar Kanada, melakukan kunjungan ke Xinjiang pada tanggal 19-22 Juni. Ini adalah kunjungan pertama dari utusan Kanada ke wilayah tersebut dalam satu dekade. Selama kunjungan tersebut, May dikabarkan “menyuarakan kekhawatiran atas laporan kredibel mengenai pelanggaran sistematis hak asasi manusia.”

Tiongkok menegaskan, Kanada seharusnya lebih fokus pada masalah di dalam negeri mereka sendiri, khususnya terkait dengan isu diskriminasi dan tantangan yang dihadapi oleh penduduk asli mereka. Mereka juga menyoroti bahwa Kanada sering kali membuat pernyataan tanpa dasar mengenai situasi hak asasi manusia di negara lain, sementara tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap isu rasial di dalam negeri mereka sendiri.

Situasi di Xinjiang telah menjadi titik perdebatan global sejak laporan kepala hak asasi manusia PBB pada tahun 2022 menggambarkan perlakuan terhadap warga Uighur, sebuah etnis minoritas Muslim di wilayah tersebut, sebagai mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Meskipun demikian, Tiongkok secara konsisten menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut, menggambarkannya sebagai “cerita palsu” yang dibuat untuk memperburuk hubungan dengan negara-negara Barat.

Kunjungan Jennifer May ke Xinjiang terjadi beberapa minggu setelah Kanada menegaskan peringatan kepada Tiongkok agar tidak ikut campur dalam proses pemilu mereka sendiri. Hal ini menunjukkan tegangan yang berkepanjangan antara kedua negara, dengan isu hak asasi manusia menjadi salah satu poin paling sensitif dalam hubungan bilateral mereka. (mth)

Tonton Juga :  Berkunjung ke Ponpes Amanah, Mendikdasmen Beri Wejangan Bagi Para Santri
zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
%d blogger menyukai ini: