GARUT | Priangan.com – Suasana di Kampung Dayeuhhandap RW 03, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, mendadak berubah panas. Sejumlah tiang kabel optik tiba-tiba muncul di sepanjang jalan lingkungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Warga yang merasa wilayahnya “diinvasi secara diam-diam” langsung bereaksi keras.
Bukan tanpa alasan. Jalan di kawasan ini memang sempit, dan kehadiran tiang-tiang baru justru memperparah kondisi. Beberapa warga menyebut proyek ini sembrono dan tidak memikirkan dampak sosial di permukiman padat.
“Kita keberatan. Jalan ini sudah sempit, sekarang makin susah dilewati gara-gara tiang-tiang itu. Jujur saja, sangat mengganggu,” keluh Pak Eem, warga RT 04 RW 03, Rabu (18/6/2025).
Warga lain menyuarakan hal serupa. Selain mempersempit akses, keberadaan tiang dan kabel justru membuat lingkungan terlihat lebih semrawut.
“Kalau hanya memikirkan kompensasi, itu sempit sekali. Bagaimana dengan kenyamanan dan keamanan kami di sini? Ini kan kampung, bukan kawasan industri,” ujar salah seorang warga.
Sorotan tajam juga datang dari tokoh masyarakat setempat, Sani Zulkarnain. Ia mengkritisi proses pemasangan yang dinilai melanggar etika lingkungan dan tata kelola wilayah.
“Jangan hanya kejar target proyek tanpa menghormati warga. Setiap pembangunan, sekecil apa pun, harus mengedepankan musyawarah dan keterbukaan,” tegas Sani.
Menurutnya, perusahaan semestinya duduk bersama pengurus lingkungan sebelum mulai menancapkan tiang. “Kita tidak anti teknologi. Tapi ini soal tertib ruang dan hak warga untuk hidup nyaman,” tambahnya.
Ketegangan pun sempat pecah saat sejumlah warga meminta pekerjaan dihentikan di tengah jalan. Beberapa bahkan mendesak pekerja keluar dari lokasi, sambil menuntut kejelasan status izin proyek tersebut.
Ketua RW 03, Yudi, mengakui adanya penolakan dari warga. Melalui komunikasi di grup WhatsApp lingkungan, ia menyebut akan memanggil pihak vendor untuk dimediasi.
“Kita akan panggil perusahaan, karena warga sudah gerah. Ini jangan sampai jadi pemicu konflik lebih besar,” kata Yudi.
Puncaknya terjadi Rabu malam. Dalam musyawarah yang dihadiri pengurus RW, warga, tokoh masyarakat, dan pihak vendor, akhirnya diputuskan: seluruh kegiatan dihentikan sementara hingga ada izin resmi dari pemerintah dan persetujuan lingkungan.
Lebih dari itu, tiang-tiang yang sudah berdiri pun akan dicabut kembali.
“Kami bukan anti kemajuan. Tapi jangan asal pasang fasilitas umum tanpa prosedur. Hormati aturan dan hak warga!” tegas Indra, salah seorang warga, Rabu (18/6/2025).
Warga Dayeuhhandap berharap, kejadian ini bisa menjadi peringatan keras bagi seluruh vendor penyedia layanan publik: teknologi boleh canggih, tapi jangan lupa—izin, etika, dan kenyamanan warga tetap nomor satu. (Az)
