TASIKMALAYA | Priangan.com – Sejumlah kepala desa di Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, mengaku tidak pernah benar-benar dilibatkan dalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang berdiri sejak 2018. Akibatnya, pengelolaan dana ratusan juta rupiah yang dihimpun dari desa-desa anggota kini menuai masalah dan tidak jelas pertanggungjawabannya.
Ketua APDESI Cigalontang sekaligus Kepala Desa Cidugaleun, Ike Firmansyah, menuturkan bahwa dirinya baru mengetahui keberadaan dana BUMDesma setelah menjabat kepala desa pada akhir 2019. Ia kaget ketika Sekretaris Desa memberitahu ada setoran dana desa yang dialirkan ke BUMDes bersama.
“BUMDesma itu dibentuk tahun 2018, sebelum saya menjabat. Begitu saya masuk, baru tahu ada uang desa yang sudah disetor. Padahal saya tidak pernah merasa dilibatkan dalam rapat atau musyawarah pembentukan,” ujar Ike, Senin (18/8/2025).
Ike menambahkan, hingga kini tidak pernah ditemukan dokumen resmi yang menunjukkan keterlibatan semua kepala desa, baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK) maupun berita acara rapat.
“Kalau SK-nya kita cari, ternyata tidak ada. Padahal seharusnya penetapan ketua BUMDesma itu hasil musyawarah bersama kepala desa dan diketahui camat. Nyatanya hanya penunjukan sepihak saja, bahkan katanya berdasarkan instruksi dari kabupaten,” jelasnya.
Ketidakjelasan itu berimbas pada pengelolaan dana yang mencapai Rp650 juta. Dana yang dihimpun dari desa-desa awalnya dialokasikan untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), pembelian tanah di Ciberem, serta usaha tekstil dan garam. Namun, hanya sebagian kecil yang jelas peruntukannya.
“Dari Rp300 juta yang dikelola Ustadz Gugun untuk BPNT, memang sempat ada pemasukan Rp2,7 juta ke kas desa. Sisanya, sekitar Rp216 juta akhirnya dikembalikan ke desa-desa, meskipun pembagiannya tidak merata. Tapi yang dikelola Ibu Ismi, sekitar Rp280 juta, sama sekali tidak jelas hasilnya,” kata Ike.
Ia mengungkapkan, para kepala desa sudah dua kali menggelar pertemuan resmi, salah satunya di hadapan Kapolsek, untuk meminta pertanggungjawaban pengurus. Bahkan Ibu Ismi sempat berjanji akan mengembalikan dana tersebut, namun hingga kini tak kunjung terealisasi.
“Selama saya menjabat, hanya sekali ada pertemuan di Sirnaputra. Itu pun hanya untuk mempertanyakan kejelasan dana. Artinya, sejak awal BUMDesma ini dibentuk tanpa keterlibatan resmi para kepala desa. Wajar saja kalau pengelolaannya jadi bermasalah,” tegasnya.
Atas kondisi itu, Ike menilai wajar jika saat ini BUMDesma Cigalontang tidak berjalan alias pasif. Ia mendesak adanya penyegaran kepengurusan sekaligus audit menyeluruh agar dana desa tidak kembali hilang tanpa jejak.
“Ini uang negara, harus jelas. Kalau memang usaha tidak berjalan, ya kembalikan ke desa. Jangan sampai kepala desa yang sekarang justru dibebani kesalahan dari keputusan yang mereka sendiri tidak pernah ikut di dalamnya,” pungkasnya. (yna)
