TASIKMALAYA | Priangan.com — Pengadaan tiga unit kendaraan dinas jenis Innova Zenix untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menuai sorotan. Salah satu pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya mengaku tidak mengetahui detail rencana pembelian mobil operasional tersebut dan menilai proses pengadaannya minim koordinasi dengan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, S.Pd.I, menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut tak pernah dibahas secara spesifik dalam forum pembahasan anggaran DPRD, khususnya tiga unit mobil Zenix yang belakangan menjadi perbincangan publik.
“Pengadaan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota memang pernah masuk dalam rencana anggaran. Tapi soal tiga unit Zenix ini, kami tidak pernah membahas secara teknis. Tiba-tiba muncul pemberitaan di media. Mobilnya saja saya belum lihat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (31/5/2025).
Heri menegaskan, DPRD sejatinya memiliki fungsi kontrol dan pengesahan anggaran, namun pada implementasi di lapangan, tidak seluruh realisasi kegiatan dipantau secara langsung oleh legislatif. Ia menyoroti pentingnya komunikasi terbuka antara eksekutif dan DPRD, agar penggunaan anggaran daerah tidak menimbulkan tanda tanya publik.
Menurut Heri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini bahkan sempat menolak penggunaan anggaran untuk kendaraan dinas, sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Justru, dana tersebut semula direncanakan akan dialihkan untuk kebutuhan prioritas seperti pengadaan kontainer sampah dan armada kebersihan.
Namun dalam perjalanannya, muncul informasi mengenai tiga unit mobil Zenix yang telah disediakan. Keberadaan mobil-mobil tersebut menjadi tanda tanya, terutama karena belum pernah dibahas secara terbuka dalam forum DPRD.
“Prinsipnya, eksekutif tidak bisa menjalankan anggaran tanpa melalui proses legal formal di DPRD. Harus melalui persetujuan dalam paripurna atau ditandatangani secara resmi,” tegasnya.
APBD Kota Tasikmalaya tahun 2025 sendiri disusun pada tahun anggaran sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun. Pada awal 2025, pemerintah pusat mengeluarkan Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, berbarengan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang turut mempengaruhi alokasi belanja daerah.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa saat ini proses penyusunan RPJMD tengah berlangsung, sebagai tindak lanjut pelantikan Wali Kota pada Februari 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD yang dibahas dalam paripurna diharapkan dapat mengakomodasi janji-janji politik kepala daerah terpilih.
“Pokir yang kami ajukan harus selaras dengan arah kebijakan kepala daerah. Maka penting agar semua rencana penggunaan anggaran, terutama yang bersifat sensitif, dibuka secara transparan,” pungkasnya. (yna)
