TASIKMALAYA | Priangan.com – Tak perlu menunggu kuasa penuh untuk membuat perubahan. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Chandra, membuktikan hal itu saat turun langsung ke wilayah Kampung Sindangsari, Kelurahan Setiamulya, Kecamatan Tamansari, Selasa (22/7/2025).
Di tengah keterbatasan wewenang formal, ia mencari jalan lain untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang masih menjadi luka terbuka Kota Tasikmalaya.
Kedatangan Diky bukan sekadar kunjungan seremonial. Ia menyaksikan langsung potret getir yang kerap luput dari perhatian: seorang warga yang telah sakit bertahun-tahun dalam kondisi tanpa sanitasi layak, rumah-rumah yang nyaris ambruk, dan anak-anak yang tumbuh di tengah kemiskinan sistemik.
“Sebagai wakil wali kota, saya memang bukan pemegang kendali kebijakan. Tapi dengan restu Pak Wali Kota, saya hadir untuk memastikan ada tindakan, bukan hanya laporan,” ujar Diky.
Tak menunggu rapat formal, Diky langsung memerintahkan camat dan lurah setempat untuk menggelar forum diskusi cepat bersama dirinya dan sejumlah dinas teknis. Forum Group Discussion (FGD) itu, kata Diky, akan menjadi alat untuk menyusun solusi berbasis masalah di lapangan.
Dari FGD inilah ia berharap lahir rekomendasi konkret, mulai dari pengajuan program penataan kampung (Kotaku), bantuan ekonomi produktif seperti subsidi budidaya lele (SULE), hingga program ternak ayam petelur (ALOR). Program-program tersebut dinilai bisa menjadi jembatan antara bantuan sosial dan kemandirian ekonomi warga.
“Usulan hasil FGD akan saya ajukan ke pemilik anggaran, dari wali kota, sekda, sampai kepala dinas. Bisa pakai dana tak terduga, CSR, atau pos lain yang legal dan memungkinkan,” jelas Diky.
Menariknya, inisiatif ini bukan murni berdasarkan instruksi birokrasi, melainkan respons atas laporan yang datang dari berbagai pihak: Kapolres, organisasi mahasiswa HMI, hingga Dinas Sosial. Bagi Diky, ini sinyal bahwa masalah kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah.
“Saya justru bersyukur banyak pihak peduli. Itu artinya kesadaran sosial di kota ini masih hidup. Tinggal bagaimana kita mengelola empati itu menjadi gerakan nyata,” ujarnya.
Diky menegaskan, ia akan menyusun laporan resmi hasil diskusi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan. Laporan ini akan menjadi pijakan untuk mendorong kebijakan afirmatif di tingkat kota. Meski tidak duduk di kursi eksekutor utama, ia memilih memainkan peran sebagai katalisator perubahan.
Bagi Diky Chandra, membenahi kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal data dan angka. Tapi soal keberanian untuk mendekat, mendengar, dan menindak—meski dengan segala keterbatasan kewenangan yang ia miliki. (yna)
