TASIKMALAYA | Priangan.com – Utang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) kembali menjadi sorotan tajam Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin.
Dalam evaluasi anggaran yang ia lakukan belum lama ini, Cecep mengungkapkan rasa kecewa terhadap manajemen keuangan daerah, terutama dalam hal pembayaran layanan kesehatan masyarakat.
Total utang Pemkab Tasikmalaya ke sejumlah rumah sakit disebut mencapai miliaran rupiah. Rinciannya, RS SMC mengantongi tagihan sebesar Rp32 miliar, RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya sebesar Rp10 miliar, dan RSHS Bandung tak luput dengan tagihan Rp6 miliar.
“Ini bukan utang biasa, ini utang atas nama nyawa masyarakat. Saya heran, dana tersedia tapi malah dibagi-bagi untuk hibah ke berbagai lembaga. Padahal utang kesehatan harusnya prioritas,” ujar Cecep, Minggu (29/6/2025).
Kondisi ini diketahui Cecep saat dirinya memimpin evaluasi lintas dinas, sebagai bagian dari upaya pembenahan menyeluruh usai dirinya dilantik sebagai bupati. Dalam beberapa bulan pertamanya, ia menemukan sejumlah masalah warisan yang belum tersentuh penyelesaian.
“Ibarat rumah, ini harus dibersihkan dulu. BTT (Belanja Tak Terduga) sudah habis, sekarang giliran utang Jamkesda. Saya akan awasi ketat dan pastikan keuangan daerah tepat sasaran,” tegasnya.
Dampak dari utang yang menumpuk ini sudah terasa langsung oleh warga. RSUD dr. Soekardjo sempat menghentikan layanan bagi pasien asal Kabupaten Tasikmalaya. Sebagian warga yang hendak berobat pun terpaksa kembali pulang atau mencari alternatif rumah sakit lain.
“Kami tidak bisa memaksakan rumah sakit terus melayani tanpa ada kejelasan pembayaran. Ini soal sistem yang harus dibenahi,” imbuh Cecep.
Cecep menegaskan, dalam waktu dekat ia akan merevisi skala prioritas pembelanjaan anggaran, terutama yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan. Menurutnya, program kesehatan tak boleh dikalahkan oleh agenda seremonial atau belanja hibah.
“Kalau rakyat sakit, lalu tak bisa dilayani karena kita nunggak bayar, itu aib. Jangan sampai pelayanan publik terganggu hanya karena kelalaian tata kelola keuangan,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Cecep juga menjadwalkan pertemuan langsung dengan pihak-pihak rumah sakit untuk membahas skema penyelesaian utang secara bertahap.
Di sisi lain, ia juga akan meminta Inspektorat dan BPKAD memeriksa ulang semua peruntukan anggaran Jamkesda dalam dua tahun terakhir. (yna)
