• BPK Temukan Kebocoran Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya

    BPK Temukan Kebocoran Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tasikmalaya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus indikasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Tasikmalaya. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2024, BPK menemukan kekurangan pelaporan pajak sebesar Rp85.136.553 yang hingga kini belum ditetapkan sebagai pajak kurang bayar. Temuan tersebut terungkap setelah BPK membandingkan

    READ MORE
  • Temuan SPPT Aneh di Kota Tasikmalaya: Nama Fiktif, Tanah Nol Meter, Pajak Tetap Jalan

    Temuan SPPT Aneh di Kota Tasikmalaya: Nama Fiktif, Tanah Nol Meter, Pajak Tetap Jalan

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyoroti lemahnya akurasi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tasikmalaya. Dalam LHP Tahun 2024, auditor menemukan sejumlah kejanggalan serius dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Uji petik BPK terhadap database SISMIOP yang digunakan sebagai dasar

    READ MORE
  • BPK Bongkar Penyimpangan Dana BOS di Kota Tasikmalaya: Dari Langganan Koran hingga Bukti Fiktif

    BPK Bongkar Penyimpangan Dana BOS di Kota Tasikmalaya: Dari Langganan Koran hingga Bukti Fiktif

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Skandal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BOS di 235 sekolah dasar dan menengah dengan total nilai mencapai Rp812,9 juta. Dalam laporan hasil audit tahun anggaran 2024, BPK mengungkap bahwa sebagian besar sekolah menggunakan dana

    READ MORE
  • Tiga SKPD Pemkab Tasikmalaya Diduga Rekayasa Anggaran BBM

    Tiga SKPD Pemkab Tasikmalaya Diduga Rekayasa Anggaran BBM

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Praktik janggal kembali terungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui menggunakan ratusan struk bahan bakar minyak (BBM) palsu untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang nilainya mencapai Rp355,3 juta. Temuan itu diungkap BPK setelah melakukan uji petik dan konfirmasi

    READ MORE
  • Uang Retribusi RSUD TNT Rp63 Juta Diduga Tak Jelas Penggunaannya

    Uang Retribusi RSUD TNT Rp63 Juta Diduga Tak Jelas Penggunaannya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya (TNT) yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Dari total pendapatan retribusi sebesar Rp88,3 juta, hanya sekitar Rp24,3 juta yang disertai bukti pengeluaran, sementara Rp63,9 juta lainnya tidak didukung dokumen yang memadai. RSUD TNT merupakan rumah sakit

    READ MORE
  • BPK Bongkar Tarif Liar dan KSO Bermasalah di RSUD dr Soekardjo

    BPK Bongkar Tarif Liar dan KSO Bermasalah di RSUD dr Soekardjo

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Aroma ketidakberesan di tubuh RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya kian tercium. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menemukan dua pelanggaran serius dalam pengelolaan keuangan rumah sakit pelat merah tersebut. Mulai dari tarif layanan yang tidak sesuai aturan hingga kerja sama bisnis yang diduga menyimpang dari perjanjian resmi. Temuan itu tercantum dalam

    READ MORE
  • BPK Bongkar Kekeliruan Pemotongan Pajak DPRD Kota Tasikmalaya, Negara Rugi Rp1,07 Miliar

    BPK Bongkar Kekeliruan Pemotongan Pajak DPRD Kota Tasikmalaya, Negara Rugi Rp1,07 Miliar

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali menyeret kinerja pengelolaan keuangan DPRD Kota Tasikmalaya ke sorotan publik. Temuan terbaru menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) senilai Rp1.077.924.802 yang seharusnya disetor ke kas negara pada tahun anggaran 2024. Temuan ini berawal dari pemeriksaan BPK terhadap belanja gaji dan tunjangan pimpinan

    READ MORE
  • BPK Ungkap Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas di Disdikbud Tasikmalaya Senilai Rp41 Juta

    BPK Ungkap Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas di Disdikbud Tasikmalaya Senilai Rp41 Juta

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan adanya kelebihan pembayaran dalam realisasi belanja perjalanan dinas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Nilainya mencapai Rp41.095.000. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya, BPK menyebutkan belanja perjalanan dinas di lingkungan Pemkab

    READ MORE