Pemkot Tasikmalaya Buka 1.885 Formasi PPPK Paruh Waktu, Fokus Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Teknis
- Daily News
- September 13, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Kabar gembira datang bagi tenaga non-ASN di Kota Tasikmalaya. Pemerintah Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) resmi mengumumkan pembukaan 1.885 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu untuk tahun 2025. Jumlah tersebut terbagi ke dalam dua kelompok besar. Sebanyak 1.048 formasi dialokasikan untuk tenaga yang
READ MOREGARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengambil langkah penting dalam penataan tenaga kerja pemerintahan dengan mengajukan sebanyak 6.616 tenaga honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Usulan ini sudah disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebelum batas waktu yang ditentukan pada 25
READ MORETASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu seharusnya memperoleh gaji setara Upah Minimum Regional (UMR) begitu resmi memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). “Idealnya memang seperti itu. Setelah memiliki NIP, PPPK Paruh Waktu bisa menerima gaji setara UMR,” ujar Asep kepada wartawan, Jumat
READ MORETASIKMALAYA | Priangan.com – Gelombang kekecewaan menyeruak dari kalangan guru dan tenaga kependidikan honorer Kabupaten Tasikmalaya. Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) menyayangkan terbitnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dinilai jauh dari prinsip keadilan. Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya, Dadang, menilai aturan baru yang diumumkan melalui surat edaran Bupati itu
READ MOREGARUT | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dinilai cukup serius memperhatikan nasib pegawai honorer, baik guru maupun tenaga teknis di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ketika banyak daerah masih belum siap mengangkat honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemkab Garut justru lebih dulu mengajukan izin ke pemerintah pusat untuk segera melantik
READ MOREGARUT | Priangan.com – Banyak tenaga honorer yang telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih bertanya-tanya: kapan mereka bisa menjadi PPPK penuh waktu? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR) Garut, Ma’mol Abdul Faqih, menjelaskan bahwa status paruh waktu bersifat
READ MOREGARUT | Priangan.com – Di tengah euforia pelantikan 1.579 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 156 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Alun-alun Garut, Selasa (15/4/2025), terselip harapan besar dari ribuan tenaga honorer lainnya yang masih menanti kepastian status. Tercatat, sebanyak 6.500 honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Garut masih menunggu Surat Keputusan
READ MORE