LSI Rilis Rekomendasi Publik soal Pilkada Tidak Langsung, Ini Empat Poin Penting
- Daily News
- Januari 9, 2026

JAKARTA | Priangan.com – Polemik terkait penolakan pilkada tidak langsung kian menguat dan menjadi sorotan publik nasional. Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut kini berubah menjadi “bola panas” bagi pemerintah, seiring meningkatnya desakan masyarakat agar negara mengambil kebijakan yang rasional, adil, dan berpijak pada aspirasi rakyat. Di tengah dinamika tersebut, Lembaga Survei Indonesia (LSI)
READ MORE
JAKARTA | Priangan.com – Penolakan terhadap wacana pilkada tidak langsung tidak hanya bergema di ruang-ruang diskusi informal, tetapi juga menguat di media sosial. Berbagai platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook dipenuhi ekspresi penolakan warganet terhadap rencana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut. Media sosial kini menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan sikap politiknya. Arus
READ MORE
JAKARTA | Priangan.com – Wacana penerapan pilkada tidak langsung terus menuai penolakan luas dari masyarakat. Penolakan itu tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil, tetapi juga menguat di kalangan konstituen partai politik, termasuk pendukung partai-partai besar di parlemen. Gelombang penolakan tersebut menjadi pertimbangan serius bagi pimpinan partai politik agar tidak gegabah melempar atau mengambil kebijakan
READ MORE
JAKARTA | Priangan.com – Penolakan masyarakat terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung terus menguat. Salah satu alasan utama muncul dari merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD, lembaga yang direncanakan memiliki kewenangan menentukan kepala daerah jika sistem pilkada tidak langsung diberlakukan. Di ruang publik, khususnya media sosial, DPRD kerap disorot sebagai lembaga dengan citra
READ MORE
JAKARTA | Priangan.com — Jagat dunia maya kembali diramaikan dengan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat. Wacana ini menuai penolakan luas dari masyarakat karena dinilai mengancam prinsip transparansi, kedaulatan rakyat, dan kualitas demokrasi di daerah. Sejumlah kalangan menilai, pilkada yang tidak dipilih langsung berpotensi melahirkan pemimpin
READ MORE