Pelanggaran Pemilu

  • Dua Paslon Gugat Hasil PSU ke MK, Soroti Dugaan Pelanggaran dan Politik Uang

    Dua Paslon Gugat Hasil PSU ke MK, Soroti Dugaan Pelanggaran dan Politik Uang

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Kontestasi politik di Kabupaten Tasikmalaya belum juga menemui titik akhir. Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang sempat digelar pasca-pilkada, kini kembali memicu perdebatan sengit. Dua pasangan calon, yakni nomor urut 01 dan 03, resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), menyusul dugaan pelanggaran serius dalam proses PSU. Gugatan pertama dilayangkan oleh pasangan

    READ MORE
  • Dugaan Pelanggaran Warnai PSU Tasikmalaya, Bawaslu Masih Kumpulkan Laporan

    Dugaan Pelanggaran Warnai PSU Tasikmalaya, Bawaslu Masih Kumpulkan Laporan

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya belum sepenuhnya bersih dari sorotan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya kini tengah mengumpulkan dan mengkaji berbagai laporan dugaan pelanggaran yang masuk dari masyarakat selama proses PSU berlangsung. Ketua Bawaslu Tasikmalaya, Dodi Juanda, menyatakan bahwa pihaknya masih menghimpun data laporan pelanggaran yang diterima sejak

    READ MORE
  • Paslon Iwan-Dede Siapkan Gugatan ke MK, Soroti Dugaan Politik Uang di PSU Tasikmalaya

    Paslon Iwan-Dede Siapkan Gugatan ke MK, Soroti Dugaan Politik Uang di PSU Tasikmalaya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya nomor urut 01, H. Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly, secara resmi menyatakan akan menggugat hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2025 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan tersebut diambil menyusul temuan berbagai pelanggaran yang dinilai mencederai proses demokrasi. Menurut Iwan, sejumlah indikasi pelanggaran

    READ MORE
  • DKPP Pecat Ketua KPU Garut, Berikan Peringatan Keras kepada Empat Anggota

    DKPP Pecat Ketua KPU Garut, Berikan Peringatan Keras kepada Empat Anggota

    JAKARTA | Priangan.com– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dian Hasanudin, dalam sidang pembacaan putusan perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 yang digelar hari ini. Dalam putusan tersebut, DKPP mengabulkan sebagian pengaduan dari pihak pengadu dan menyatakan bahwa Dion Hasanudin terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

    READ MORE

Latest Posts

2025© Copyright Priangan Media Partners Klik disini untuk tau lebih banyak