• Parah! Peserta BPJS Tanggungan Pemda Tasikmalaya Didominasi Status Nonaktif

    Parah! Peserta BPJS Tanggungan Pemda Tasikmalaya Didominasi Status Nonaktif

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Data terbaru keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan di Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 1.940.524 peserta, tercatat sebanyak 901.378 jiwa atau 46,45 persen berstatus nonaktif, sementara peserta aktif hanya 1.039.146 jiwa atau 53,55 persen. Angka tersebut mengindikasikan hampir separuh warga yang terdaftar BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi

    READ MORE
  • 290 Ribu BPJS PBI Nonaktif, Warga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya Tak Bisa Berobat

    290 Ribu BPJS PBI Nonaktif, Warga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya Tak Bisa Berobat

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Angka mencengangkan terungkap dari persoalan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sekitar 290 ribu peserta BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan nonaktif. Akibatnya warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya tak bisa berobat saat sakit. Kasus paling nyata terjadi di Kecamatan Cipatujah, di mana sejumlah warga mengaku baru mengetahui status BPJS PBI mereka

    READ MORE
  • Ratusan Ribu BPJS PBI Dicabut, DPRD Tasikmalaya Minta Desa Perbaiki Data Warga Miskin

    Ratusan Ribu BPJS PBI Dicabut, DPRD Tasikmalaya Minta Desa Perbaiki Data Warga Miskin

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Persoalan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif dan menyebabkan warga miskin gagal berobat, khususnya di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya mendapat penjelasan dari DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan kejadian baru, melainkan dampak dari proses ground check dan pemutakhiran data

    READ MORE
  • Utang Jamkesda Pemkab Tasikmalaya Capai Rp40 Miliar, DPRD Dorong Penyelesaian Bertahap

    Utang Jamkesda Pemkab Tasikmalaya Capai Rp40 Miliar, DPRD Dorong Penyelesaian Bertahap

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang selama ini menjadi solusi bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang belum tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kini menyisakan persoalan pelik: beban utang yang membengkak hingga mencapai puluhan miliar rupiah. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengungkapkan bahwa akumulasi utang dari program Jamkesda hampir menyentuh

    READ MORE
  • 98 Persen UHC Tapi Banyak yang Tak Tercover, DPRD Warning Pemkab Tasikmalaya

    98 Persen UHC Tapi Banyak yang Tak Tercover, DPRD Warning Pemkab Tasikmalaya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti masih belum meratanya akses layanan dasar di wilayah kabupaten. Mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga buruknya kondisi infrastruktur pendidikan, semua menjadi perhatian serius komisi yang membidangi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pariwisata ini. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengatakan bahwa pembangunan layanan

    READ MORE
  • Belum Sebulan Menjabat, Cecep-Asep Dihadang Krisis Infrastruktur Daerah

    Belum Sebulan Menjabat, Cecep-Asep Dihadang Krisis Infrastruktur Daerah

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang baru dilantik, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi, belum lama menginjakkan kaki di kursi pemerintahan, namun tantangan besar sudah menanti di depan mata. Tak tanggung-tanggung, setumpuk pekerjaan rumah (PR) di berbagai sektor krusial telah menanti untuk segera dibereskan dalam masa jabatan lima tahun ke

    READ MORE
  • Cegah Asusila Sejak Dini, Komisi IV Usulkan Materi Perlindungan Anak Masuk Kurikulum

    Cegah Asusila Sejak Dini, Komisi IV Usulkan Materi Perlindungan Anak Masuk Kurikulum

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Maraknya kasus asusila di Kabupaten Tasikmalaya mengundang keprihatinan dari Ketua Komisi IV DPRD, Asep Saepuloh. Politisi Partai Golkar ini menyebut, kondisi tersebut memerlukan penanganan serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. “Angka kejadian yang tinggi ini tidak bisa dianggap biasa. Ini masalah serius yang membutuhkan respons kolektif,” ujar Asep saat dihubungi

    READ MORE