Bupati Tasikmalaya Diminta Segera Ambil Sikap atas Penonaktifan 596 Ribu BPJS PBI
- Daerah
- Januari 27, 2026
Komisi I DPRD Tasikmalaya
- Home
- Komisi I DPRD Tasikmalaya
Bupati Tasikmalaya Diminta Segera Ambil Sikap atas Penonaktifan 596 Ribu BPJS PBI
- Daerah
- Januari 27, 2026
TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan massal 596.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Tasikmalaya memicu tekanan keras dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menuntut Bupati Tasikmalaya segera mengambil sikap tegas karena persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Asep menyebut kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah
READ MORE
Ratusan Ribu BPJS PBI Nonaktif, DPRD Nilai Tragedi Kemanusiaan di Kabupaten Tasikmalaya
- Daerah
- Januari 27, 2026
TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan keras dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyebut kondisi ini sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan data yang diterima DPRD, sebanyak 596.000 peserta BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya tercatat
READ MORE
DPRD Tasikmalaya Bongkar Akar IPP Rendah 2025: Efek Rotasi ASN Era Bupati Cecep
- Daerah
- Januari 20, 2026
TASIKMALAYA | Priangan.com — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyoroti buruknya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang dinilainya sebagai indikator kegagalan reformasi birokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparatur sipil negara (ASN) di level bawah. Menurut Asep Muslim, pelayanan publik merupakan tugas
READ MORE
Komisi I DPRD Nilai Perbup Penanganan Pertanahan Masih Setengah Hati
- Daily News
- September 29, 2025
TASIKMALAYA | Priangan.com – Lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pedoman Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan ternyata belum sepenuhnya mendapat sambutan positif. Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai regulasi tersebut masih menyisakan banyak celah dan belum menyentuh seluruh pihak yang seharusnya dilibatkan dalam penyelesaian konflik agraria. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi
READ MORE