• Pemkab Bandung Lakukan Evaluasi dan Penyesuaian Bertahap untuk Penguatan Kesejahteraan Guru P3KPW

    Pemkab Bandung Lakukan Evaluasi dan Penyesuaian Bertahap untuk Penguatan Kesejahteraan Guru P3KPW

    KAB BANDUNG | Priangan.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung, termasuk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW). Menanggapi aspirasi guru yang berkembang, Bupati Kang DS menjelaskan kebijakan penghasilan P3KPW saat ini merupakan bagian dari penyesuaian yang dilakukan secara terukur dan bertahap. “Pemda

    READ MORE
  • KNPI Dukung Langkah Bupati Dadang Perjuangkan Gaji 4.320 Guru P3K Paruh Waktu

    KNPI Dukung Langkah Bupati Dadang Perjuangkan Gaji 4.320 Guru P3K Paruh Waktu

    KAB BANDUNG | Priangan.com – DPD KNPI Kabupaten Bandung menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap langkah Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam memperjuangkan kepastian penggajian 4.320 Guru dan Tenaga Kependidikan yang diangkat menjadi PPPK (P3K) Paruh Waktu. Ketua DPD KNPI Kabupaten Bandung, Rifki Fauzi, menegaskan bahwa langkah yang diambil Bupati merupakan bentuk tanggung jawab di tengah situasi

    READ MORE
  • KMRT Soroti Kesejahteraan Guru Honorer hingga BPJS PBI Nonaktif, DPRD Tasikmalaya Didesak Ambil Sikap

    KMRT Soroti Kesejahteraan Guru Honorer hingga BPJS PBI Nonaktif, DPRD Tasikmalaya Didesak Ambil Sikap

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/2/2026), untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan terkait kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidikan, hingga persoalan BPJS PBI yang banyak dinonaktifkan. Audiensi tersebut berlangsung dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD, tanpa kehadiran Bupati maupun Wakil Bupati Tasikmalaya. Presiden KMRT, Ahmad Ripa, menilai

    READ MORE
  • Skema PPPK Paruh Waktu Dinilai Hanya Ubah Status, Kesejahteraan Guru Honorer Tetap Terpinggirkan

    Skema PPPK Paruh Waktu Dinilai Hanya Ubah Status, Kesejahteraan Guru Honorer Tetap Terpinggirkan

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diterapkan pemerintah dinilai hanya mengubah status administratif, tanpa membawa dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer di Kota Tasikmalaya. Sejumlah guru mengaku, meski kini menyandang status PPPK Paruh Waktu, kondisi ekonomi dan beban kerja mereka tidak jauh berbeda dibandingkan saat masih

    READ MORE
  • Gaji Guru Diduga Dipotong Rutin Tiap Bulan, Disdikbud Tasikmalaya Diminta Transparan

    Gaji Guru Diduga Dipotong Rutin Tiap Bulan, Disdikbud Tasikmalaya Diminta Transparan

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap guru di Kabupaten Tasikmalaya kembali mencuat ke ruang publik. Sejumlah guru melaporkan adanya permintaan dan pemotongan uang yang diduga dilakukan secara rutin, tanpa dasar hukum yang jelas serta tanpa penjelasan transparan mengenai peruntukan dana tersebut. Ketua Umum Organisasi Masyarakat Rakyat Peduli Demokrasi (RPD), Dadan Jaenudin,

    READ MORE
  • Ribuan Guru Honorer Demo di Bale Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Kehadiran Negara Soal Kesejahteraan Guru

    Ribuan Guru Honorer Demo di Bale Kota Tasikmalaya, Pertanyakan Kehadiran Negara Soal Kesejahteraan Guru

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Ribuan guru honorer dan guru madrasah di Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam Aliansi Guru Honorer PGM Indonesia Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di Bale Kota Tasikmalaya, Senin (26/1/2026). Aksi ini menjadi luapan kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil dan diskriminatif dalam memperlakukan tenaga pendidik. Para guru menyoroti ironi

    READ MORE
  • Guru Honorer Kian Terpinggirkan, Pengangkatan P3K 2026 Tak Lagi Prioritaskan Pendidik

    Guru Honorer Kian Terpinggirkan, Pengangkatan P3K 2026 Tak Lagi Prioritaskan Pendidik

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Kabar tidak adanya lagi pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun 2026 menambah daftar panjang kegelisahan tenaga pendidik di Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengangkatan pegawai layanan makan bergizi (MBG) sebagai P3K dinilai semakin meminggirkan nasib guru honorer yang selama ini mengabdikan diri di dunia pendidikan.

    READ MORE
  • Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Adil, Kesejahteraan Guru Terpinggirkan

    Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Tak Adil, Kesejahteraan Guru Terpinggirkan

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat dipromosikan sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya dinilai mulia: menekan angka stunting, memastikan anak-anak bersekolah dalam kondisi sehat, serta mendukung kesiapan belajar. Namun di Kota Tasikmalaya, kebijakan ini mulai menuai kritik tajam karena dinilai tidak berimbang dengan

    READ MORE