• Pemprov Jabar Nunggak BPJS Rp330 Miliar, Nasib Jaminan Kesehatan Warga Tasikmalaya Jadi Sorotan

    Pemprov Jabar Nunggak BPJS Rp330 Miliar, Nasib Jaminan Kesehatan Warga Tasikmalaya Jadi Sorotan

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tasikmalaya setelah muncul data keterlambatan pembayaran dari pemerintah provinsi yang dinilai berdampak pada status kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terganggunya akses layanan kesehatan, terutama bagi warga ekonomi rentan yang bergantung pada bantuan iuran pemerintah. Ketua Komisi IV DPRD

    READ MORE
  • Anggaran Daerah Menyusut, Jaminan Kesehatan Warga Miskin Kabupaten Tasikmalaya Terancam

    Anggaran Daerah Menyusut, Jaminan Kesehatan Warga Miskin Kabupaten Tasikmalaya Terancam

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Menyusutnya kemampuan fiskal daerah mulai berdampak pada keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah tercatat hanya memiliki sisa anggaran sekitar Rp13,74 miliar untuk pembiayaan peserta BPJS tahun 2026, angka yang dinilai jauh dari kebutuhan ideal dan berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan warga. Data terbaru menunjukkan total piutang iuran tahun 2025 mencapai sekitar

    READ MORE
  • KMRT Soroti Kesejahteraan Guru Honorer hingga BPJS PBI Nonaktif, DPRD Tasikmalaya Didesak Ambil Sikap

    KMRT Soroti Kesejahteraan Guru Honorer hingga BPJS PBI Nonaktif, DPRD Tasikmalaya Didesak Ambil Sikap

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendatangi DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (9/2/2026), untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan terkait kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidikan, hingga persoalan BPJS PBI yang banyak dinonaktifkan. Audiensi tersebut berlangsung dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD, tanpa kehadiran Bupati maupun Wakil Bupati Tasikmalaya. Presiden KMRT, Ahmad Ripa, menilai

    READ MORE
  • Anggaran Seret, BPJS Kesehatan Warga Miskin Tasikmalaya Bisa Macet Mulai Juli 2026

    Anggaran Seret, BPJS Kesehatan Warga Miskin Tasikmalaya Bisa Macet Mulai Juli 2026

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketersediaan anggaran BPJS Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar yang disiapkan pemerintah daerah hanya mampu membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat hingga bulan Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai rawan memicu krisis layanan kesehatan apabila

    READ MORE
  • Bupati Tasikmalaya Diminta Segera Ambil Sikap atas Penonaktifan 596 Ribu BPJS PBI

    Bupati Tasikmalaya Diminta Segera Ambil Sikap atas Penonaktifan 596 Ribu BPJS PBI

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan massal 596.000 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Tasikmalaya memicu tekanan keras dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menuntut Bupati Tasikmalaya segera mengambil sikap tegas karena persoalan ini menyangkut hak dasar masyarakat miskin. Asep menyebut kondisi tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah

    READ MORE
  • Ratusan Ribu BPJS PBI Nonaktif, DPRD Nilai Tragedi Kemanusiaan di Kabupaten Tasikmalaya

    Ratusan Ribu BPJS PBI Nonaktif, DPRD Nilai Tragedi Kemanusiaan di Kabupaten Tasikmalaya

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan ratusan ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan keras dari DPRD. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyebut kondisi ini sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Berdasarkan data yang diterima DPRD, sebanyak 596.000 peserta BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya tercatat

    READ MORE
  • Ketua DPRD Tasikmalaya Temui Kapolres Baru, Pererat Kolaborasi Legislatif dan Polisi

    Ketua DPRD Tasikmalaya Temui Kapolres Baru, Pererat Kolaborasi Legislatif dan Polisi

    TASIKMALAYA | Priangan.com – Jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tasikmalaya, Senin (26/1/2026). Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum demi menjaga keamanan dan stabilitas daerah Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan pimpinan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD

    READ MORE
  • Kisruh Tambang Emas Karangjaya, DPRD Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Nyata Bukan Sekadar Penindakan

    Kisruh Tambang Emas Karangjaya, DPRD Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Nyata Bukan Sekadar Penindakan

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Kisruh tambang emas rakyat di Kecamatan Cineam dan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, kembali memantik kritik keras. Pemerintah dinilai terlalu menitikberatkan penindakan hukum, sementara solusi nyata bagi hajat hidup masyarakat kecil justru diabaikan. Padahal, aktivitas pertambangan rakyat di wilayah tersebut telah berlangsung puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan turun-temurun sejak era 1960-an. Anggota

    READ MORE
  • 290 Ribu BPJS PBI Nonaktif, Warga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya Tak Bisa Berobat

    290 Ribu BPJS PBI Nonaktif, Warga Miskin di Kabupaten Tasikmalaya Tak Bisa Berobat

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Angka mencengangkan terungkap dari persoalan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sekitar 290 ribu peserta BPJS PBI di Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan nonaktif. Akibatnya warga miskin di Kabupaten Tasikmalaya tak bisa berobat saat sakit. Kasus paling nyata terjadi di Kecamatan Cipatujah, di mana sejumlah warga mengaku baru mengetahui status BPJS PBI mereka

    READ MORE
  • Ratusan Ribu BPJS PBI Dicabut, DPRD Tasikmalaya Minta Desa Perbaiki Data Warga Miskin

    Ratusan Ribu BPJS PBI Dicabut, DPRD Tasikmalaya Minta Desa Perbaiki Data Warga Miskin

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Persoalan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak nonaktif dan menyebabkan warga miskin gagal berobat, khususnya di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya mendapat penjelasan dari DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Saepuloh, menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan kejadian baru, melainkan dampak dari proses ground check dan pemutakhiran data

    READ MORE
  • Warga Sukahurip Tambal Jalan Pakai Uang Sendiri, Bupati dan DPRD Tasikmalaya Dituding Tutup Mata

    Warga Sukahurip Tambal Jalan Pakai Uang Sendiri, Bupati dan DPRD Tasikmalaya Dituding Tutup Mata

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Kondisi jalan desa Sukahurip, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, menuai sorotan tajam. Jalan berstatus jalan kabupaten yang menjadi akses vital penghubung desa dan kecamatan di wilayah selatan Tasikmalaya itu dilaporkan rusak parah selama puluhan tahun dan nyaris tak pernah tersentuh perbaikan pemerintah. Ketua Pemuda Desa Sukahurip, Dindin  (37), menyebut sepanjang ingatannya, jalan

    READ MORE
  • BPJS PBI Mendadak Nonaktif, Warga Miskin di Cipatujah Gagal Berobat

    BPJS PBI Mendadak Nonaktif, Warga Miskin di Cipatujah Gagal Berobat

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Permasalahan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) kembali memicu kegelisahan di Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini, sorotan datang langsung dari Kepala Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Yayan Siswandi, yang mengungkap banyaknya warga miskin di desanya mendadak dinyatakan nonaktif sebagai peserta BPJS PBI, padahal tengah membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Keluhan tersebut disampaikan Yayan melalui

    READ MORE
  • DPRD Tasikmalaya Bongkar Akar IPP Rendah 2025: Efek Rotasi ASN Era Bupati Cecep

    DPRD Tasikmalaya Bongkar Akar IPP Rendah 2025: Efek Rotasi ASN Era Bupati Cecep

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyoroti buruknya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang dinilainya sebagai indikator kegagalan reformasi birokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparatur sipil negara (ASN) di level bawah. Menurut Asep Muslim, pelayanan publik merupakan tugas

    READ MORE
  • Transparansi APBD Dipertanyakan, DPRD Soroti Perda dan Perbup APBD 2026 Tak Muncul di JDIH

    Transparansi APBD Dipertanyakan, DPRD Soroti Perda dan Perbup APBD 2026 Tak Muncul di JDIH

    TASIKMALAYA | Priangan.com — Transparansi pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Hingga awal 2026, dokumen penting terkait Peraturan Daerah (Perda) APBD 2026 serta Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD 2026 belum juga muncul di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), padahal regulasi tersebut menyangkut langsung penggunaan uang rakyat. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten

    READ MORE