JAKARTA | Priangan.com — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat terus mengemuka. Pemerintah mengemukakan alasan efisiensi anggaran dan upaya meredam polarisasi sosial sebagai dasar penguatan wacana tersebut. Namun di sisi lain, penolakan publik terhadap gagasan ini justru semakin menguat.
Penolakan itu tergambar jelas dalam hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei tersebut dilakukan untuk memotret sejauh mana sikap masyarakat terhadap rencana pilkada yang dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Hasilnya menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana tersebut. Bahkan, penolakan paling kuat datang dari kalangan generasi muda atau Gen Z, yang selama ini dikenal aktif menyuarakan isu demokrasi di ruang publik dan media sosial.
Dalam rilis resmi LSI, periset LSI Adrian Sopa mengungkapkan bahwa sebanyak 66 persen responden menyatakan menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD. Sementara itu, 28 persen responden menyatakan menerima, dan 5,3 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
“Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas publik masih menginginkan pilkada dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Adrian.
Temuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa wacana pilkada tidak langsung berpotensi memicu gejolak sosial dan politik jika tetap dipaksakan. Penolakan publik yang luas dinilai dapat mengganggu stabilitas politik, bahkan berujung pada gelombang protes besar sebagaimana pernah terjadi pada akhir Agustus 2025.
Adrian menjelaskan, survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, dengan margin of error sebesar 2,9 persen.
Metodologi tersebut dinilai cukup kuat dan representatif untuk menggambarkan sikap masyarakat secara nasional. Karena itu, hasil survei ini diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam membaca kondisi sosial dan politik masyarakat.
Sejumlah pengamat menilai, alih-alih memaksakan perubahan sistem pilkada, pemerintah seharusnya menjadikan hasil survei ini sebagai bahan evaluasi dan refleksi. Mengabaikan suara mayoritas publik justru dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, serta melemahkan kepercayaan terhadap demokrasi. (Rco)
