GARUT | Priangan.com — Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Cisompet, Ari Amar Makruf, melontarkan kritik tajam terhadap praktik pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh dinas di tingkat desa.
Ia menilai, selama bertahun-tahun, pekerjaan fisik yang seharusnya melibatkan pihak ketiga justru banyak disubkontrakkan ke pihak keempat, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan.
“Dari dulu belum ada bupati yang benar-benar mampu memperbaiki sistem pengelolaan proyek dinas. Kebanyakan pekerjaan di desa malah disubkan lagi ke pihak keempat, bukan langsung ke kontraktor utama. Ini yang membuat kualitas bangunannya sering mengecewakan,” ujar Ari yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Haur Kuning, Jumat (20/6/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Ari dalam agenda silaturahmi pengurus APDESI Cisompet dengan Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, yang berlangsung di Ruang Pamengkang, Pendopo Garut.
Dalam kesempatan itu, Ari mewakili 11 kepala desa di wilayahnya menyampaikan sejumlah aspirasi yang dianggap mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Salah satunya adalah permintaan perbaikan jalan penghubung antar desa dan kecamatan.
“Jalur transportasi yang layak akan sangat membantu distribusi ekonomi dan pelayanan publik. Harapan kami, dengan adanya prioritas dari Pemkab maupun Pemprov, infrastruktur jalan bisa segera diperbaiki,” ucapnya.
Tak hanya itu, APDESI Cisompet juga mengajukan permintaan pembangunan pasar tingkat kecamatan. Saat ini, Cisompet belum memiliki pasar resmi milik pemerintah, hanya pasar tradisional milik perseorangan yang tidak memadai secara fasilitas.
“Sudah saatnya Cisompet punya pasar kecamatan sendiri sebagai pusat ekonomi warga. Ini kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi,” tambah Ari.
Selain infrastruktur, perhatian juga ditujukan pada kebutuhan sosial masyarakat. APDESI mengusulkan tambahan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebagai bagian dari target nasional tiga juta rumah layak huni.
Lebih lanjut, dua desa di Cisompet yakni Haur Kuning dan Margamulya, disebut sangat minim akses terhadap fasilitas kesehatan. Meski memiliki pustu, namun tidak tersedia tenaga medis seperti mantri desa.
“Untuk dua desa itu, kami usulkan pengadaan mantri desa agar warga bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar tanpa harus menempuh jarak jauh,” ujarnya.
Ari juga menyentil soal pengelolaan anggaran APBD di bawah Rp200 juta yang seharusnya bisa dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Namun dalam praktiknya, menurut Ari, pekerjaan tetap dikendalikan oleh kontraktor luar.
“Aturannya memungkinkan LPM mengerjakan proyek-proyek kecil, tapi di lapangan masih sering ‘dipaksa’ untuk dikerjakan oleh pemborong. Ini perlu dikoreksi agar desa lebih berdaya,” tegasnya.
Ia pun berharap Bupati Syakur mampu membawa perubahan nyata dalam sistem pelaksanaan pembangunan di desa. “Kami menaruh harapan besar kepada Pak Syakur. Semoga di bawah kepemimpinannya, sistem yang selama ini berjalan setengah hati bisa diperbaiki,” pungkasnya. (Az)
