TASIKMALAYA | Priangan.com – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya 2025, tensi politik kian memanas. Serikat Muda Tasikmalaya (SMT) dengan lantang mengultimatum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya untuk tidak tinggal diam terhadap indikasi maraknya praktik politik uang di lapangan.
Desakan ini disampaikan melalui surat resmi yang dilayangkan ke Bawaslu. Dalam pernyataannya, SMT menyuarakan kekhawatiran sekaligus kemarahan atas dugaan transaksi politik busuk yang dinilai mencederai integritas demokrasi lokal.
“Politik uang adalah bentuk busuk dari demokrasi. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan politik yang menjual masa depan rakyat ke tangan oligarki,” ujar Misbahudin, juru bicara SMT, Kamis (17/4/2025).
Juru kampanye SMT lainnya, Robby, menyebut adanya indikasi gerakan sistematis seperti pengumpulan KTP massal dan distribusi uang kepada pemilih agar mencoblos pasangan tertentu. Ia menyebut nilai suap yang beredar mencapai Rp100 ribu per KTP.
“Kalau benar, ini bukan lagi sekadar pelanggaran, ini operasi politik yang biadab. Rakyat diperlakukan seperti barang dagangan! Bawaslu tidak bisa lagi duduk manis di balik meja,” tegasnya.
SMT mendesak Bawaslu agar tak hanya menunggu laporan masyarakat, melainkan turun langsung ke lapangan dan memperketat pengawasan, terutama di TPS yang dinilai rawan kecurangan.
Tak hanya itu, SMT juga menyerukan kepada masyarakat untuk berani bersuara dan mengambil peran aktif dalam melawan politik uang.
“Jangan diam! Kalau lihat, tangkap di tempat! Laporkan ke Bawaslu atau aparat. Demokrasi ini milik kita, jangan biarkan dibeli oleh uang kotor,” seru Robby.
Dalam suratnya, SMT juga menyampaikan enam tuntutan konkrit kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya: Pengawasan ketat dan menyeluruh terhadap dugaan politik uang; Tindakan cepat dan proaktif oleh seluruh jajaran Bawaslu; Kerja sama intensif dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan pelaku; Penindakan tegas terhadap pelanggaran pemilu, tanpa pandang bulu; Keterbukaan informasi pengawasan kepada publik; dan Pemberdayaan Pengawas TPS agar lebih ketat dalam mengawasi KPPS yang rawan intervensi.
“Kami yakin Bawaslu masih punya nyali! Jangan biarkan demokrasi di Tasikmalaya jadi lelucon. Kalau ada yang bermain uang, tangkap di tempat!” tutup Robby dengan nada tegas. (yna)
