TASIKMALAYA | Priangan.com – Kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Chandra, mulai menuai kritik dari legislatif.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menilai kepemimpinan pasangan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurut Kepler, sejauh ini tidak terlihat langkah konkret dari Viman-Diky dalam menuntaskan persoalan-persoalan mendesak di Kota Tasikmalaya. Bahkan, ia menyebut lebih banyak aksi unjuk rasa yang terjadi dibanding solusi yang dihadirkan.
“Seringkali kita dengar jargon kolaborasi dari mereka, tapi di lapangan tidak sejalan dengan kenyataan. Banyak aspirasi warga yang lambat ditanggapi dan tidak ada penyelesaian cepat dari pihak eksekutif,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (30/5/2025).
Anggota Komisi II DPRD itu menyoroti sejumlah masalah krusial yang menurutnya harus segera dibenahi, antara lain kekosongan jabatan struktural di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penataan parkir yang masih amburadul, serta ketidakjelasan dalam kebijakan perizinan toko retail modern.
Kepler mengungkapkan, kekosongan pada jabatan eselon II dan III sudah terlalu lama dibiarkan. Sejak era Pelaksana Tugas Wali Kota sebelumnya, DPRD sudah mendorong percepatan pengisian jabatan tersebut, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kalau posisi pimpinan di OPD saja kosong, bagaimana mungkin bisa berharap ada akselerasi program? Ini berpengaruh terhadap soliditas internal pemerintah. Delapan OPD dipimpin Plt, ini menghambat kinerja,” ungkapnya.
Selain struktur organisasi yang belum tertata, ia juga menyindir lambannya penyusunan regulasi pendukung. Meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih dalam proses, Kepler menilai pemerintah seharusnya sudah menyiapkan dasar hukum seperti Peraturan Wali Kota untuk retribusi dan pajak daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan.
“Jangan sampai program 100 hari justru berubah jadi 100 ribu hari karena tak ada kemajuan berarti,” kelakarnya, menyindir.
Tata kelola parkir pun tidak luput dari kritik. Kepler menyebut, penataan parkir di sejumlah titik strategis belum menunjukkan adanya perubahan signifikan.
Padahal, menurutnya, jika ada kemauan serius dari kepala daerah, masalah ini bisa diselesaikan lebih cepat.
Sementara itu, menyangkut menjamurnya minimarket dan toko waralaba, ia menegaskan perlunya penegakan aturan yang tegas. Tanpa pengendalian yang baik, hal ini bisa berdampak pada pelaku usaha kecil yang kalah bersaing.
“Investor pun bisa kehilangan kepercayaan jika pemerintah tak mampu menjamin kepastian hukum. Ini bukan soal prioritas atau bukan, tapi soal kepastian regulasi. Saat aturan dibiarkan mengambang, yang dirugikan adalah masyarakat kecil dan ekonomi lokal,” tegas Kepler.
Dengan sisa waktu masa jabatan yang masih panjang, ia berharap Viman-Diky segera berbenah dan tidak hanya fokus pada citra, namun benar-benar menyelesaikan masalah mendasar di birokrasi dan pelayanan publik. (yna)
