TASIKMALAYA | Priangan.com – Proses pengisian delapan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Tasikmalaya memasuki babak akhir. Rencana pelantikan pejabat baru disebut-sebut akan digelar pada pertengahan Oktober 2025, namun DPRD mengingatkan agar jadwal ini tidak lagi mengalami perubahan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Dodo Rosada, menilai kekosongan jabatan terlalu lama berpotensi menurunkan kinerja birokrasi. “Informasi terakhir, wawancara sedang berlangsung dan pelantikan dijadwalkan minggu kedua Oktober. Harapan kami, jangan sampai ada alasan untuk menunda lagi. Delapan OPD ini memegang peran vital,” kata Dodo kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pengisian jabatan kali ini menjadi momentum penting untuk benar-benar menerapkan sistem merit atau manajemen talenta. Ia menilai pola ini lebih transparan sekaligus efisien dibandingkan mekanisme open bidding yang kerap menyedot banyak biaya dan waktu.

“Dalam manajemen talenta, rekam jejak pegawai sudah tercatat lengkap—mulai dari kompetensi, integritas, sampai kinerja. Jadi tidak perlu lagi proses panjang yang melelahkan. Tinggal memilih siapa yang paling layak,” jelasnya.

Dodo juga menegaskan, sistem merit membuka peluang bagi ASN dari luar daerah untuk ikut bersaing. Namun hal itu menurutnya bukan ancaman, melainkan cara untuk mendapatkan pejabat terbaik.

“Kalau ada ASN Tasikmalaya yang mumpuni tentu lebih baik, tapi kalau kualitasnya tidak mencukupi dan ada kandidat luar yang lebih unggul, ya harus diterima. Yang penting penilaiannya berbasis data, bukan kedekatan,” tegasnya.

Di tengah dinamika seleksi, ia turut menyinggung maraknya fenomena pencitraan yang dilakukan sejumlah kandidat. Dari baliho hingga lobi-lobi politik, kata Dodo, belakangan ramai dibicarakan. Namun ia meyakini hal itu tidak akan berpengaruh besar.

“Yang menentukan tetap rekam jejak. Citra bisa dibuat dalam sekejap, tapi konsistensi kinerja hanya bisa dibuktikan bertahun-tahun,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD meminta Wali Kota Tasikmalaya menepati janji menuntaskan pengisian delapan kursi strategis pada Oktober ini. Penundaan lebih lama dikhawatirkan akan membuat pelayanan publik tersendat.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Jangan sampai publik dirugikan hanya karena jabatan dibiarkan kosong terlalu lama,” pungkasnya. (yna)