BANJAR | Priangan.com – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan di Kota Banjar masih menghadapi tantangan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beragam kendala menjadi penyebab lambatnya realisasi, mulai dari menurunnya aktivitas sektor tertentu hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.
Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) menjadi salah satu OPD dengan capaian PAD yang belum optimal. Dari target sebesar Rp46,2 juta, baru sekitar 49,46 persen yang terealisasi. Penurunan penerimaan terbesar terjadi pada sektor retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), yang dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan cukup tajam.
Kepala DKP3 Kota Banjar, Yoyon Cuhyon, menyampaikan bahwa aktivitas pemotongan hewan di RPH tidak lagi seramai sebelumnya.
“Sebelumnya rata-rata ada lima ekor sapi yang dipotong setiap hari, namun sekarang hanya dua ekor. Penurunan ini berdampak langsung terhadap retribusi yang menjadi salah satu sumber PAD kami,” ujar Yoyon, Rabu (5/11/2025).
Ia menambahkan, pergeseran minat masyarakat terhadap konsumsi daging ayam menjadi faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut. Selain harga ayam yang lebih terjangkau, pengusaha daging di Pasar Banjar kini banyak beralih menggunakan pasokan daging sapi beku dari luar daerah.
“Banyak pedagang yang memilih membeli daging beku dari luar Banjar dibanding memotong sapi di RPH, karena dianggap lebih praktis dan murah,” ungkapnya.
DKP3 saat ini tengah melakukan upaya untuk menarik kembali minat pengusaha lokal agar menggunakan fasilitas RPH. Langkah yang ditempuh antara lain memberikan edukasi tentang pentingnya legalitas dan kebersihan, serta menjamin sertifikasi halal bagi daging yang diproduksi di fasilitas tersebut.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Banjar juga melaporkan hal serupa. Plt. Kepala Dinas PUTR, Heri Sapari, menjelaskan bahwa rendahnya capaian PAD dari sektor konstruksi disebabkan oleh berkurangnya kegiatan pembangunan yang menggunakan alat berat serta keterlambatan proses administrasi sejumlah pemohon.
“Beberapa kegiatan konstruksi baru akan rampung di akhir tahun, sementara permohonan izin dan retribusi lain masih dalam proses. Meski begitu, kami tetap optimistis bisa mendekati target PAD hingga akhir tahun,” kata Heri.
Adapun PAD yang dikelola Dinas PUTR meliputi retribusi pelayanan laboratorium konstruksi, sewa alat berat, dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Ia menegaskan pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor tersebut.
Hingga saat ini, beberapa OPD lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas KUKMP belum memberikan keterangan resmi terkait realisasi PAD di instansinya. Pemerintah Kota Banjar pun diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga agar target pendapatan daerah tahun 2025 dapat tercapai sesuai rencana. (Eri)
