LONDON | Priangan.com — Kepulangan aktivis Inggris-Mesir Alaa Abdel Fattah ke Inggris memicu perdebatan di dalam negeri, menyusul sikap terbuka Perdana Menteri Keir Starmer yang menyambut pembebasannya dari penjara Mesir. Polemik menguat setelah sejumlah unggahan lama Abdel Fattah di media sosial kembali beredar dan menuai kritik dari kalangan politik serta komunitas masyarakat.
Abdel Fattah, yang memiliki kewarganegaraan ganda Inggris dan Mesir, tiba di Inggris pekan ini setelah menghabiskan bertahun-tahun dalam penahanan. Ia sebelumnya dijatuhi hukuman pada 2021 atas tuduhan menyebarkan informasi palsu, terkait unggahan media sosial yang menyinggung dugaan penyiksaan oleh aparat keamanan Mesir.
Starmer menyatakan rasa lega atas kepulangan Abdel Fattah dan menyebut kembalinya aktivis tersebut ke tengah keluarganya sebagai perkembangan positif. Pernyataan serupa disampaikan Menteri Luar Negeri David Lammy serta Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper, yang menegaskan bahwa pembebasan Abdel Fattah merupakan isu konsuler yang lama menjadi perhatian pemerintah Inggris.
Namun, respons pemerintah itu segera mendapat sorotan dari pihak oposisi. Menteri Kehakiman Bayangan dari Partai Konservatif, Robert Jenrick, menilai pernyataan terbuka dari Perdana Menteri sebagai langkah yang kurang tepat. Ia mengacu pada unggahan lama Abdel Fattah yang diduga memuat seruan kekerasan terhadap Zionis dan aparat kepolisian, yang menurutnya tidak seharusnya diabaikan.
Kritik juga datang dari Dewan Kepemimpinan Yahudi Inggris. Organisasi tersebut menyayangkan apa yang mereka anggap sebagai sambutan berlebihan terhadap Abdel Fattah dan menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi isu antisemitisme serta ujaran kebencian.
Menanggapi polemik tersebut, pemerintah Inggris menyatakan bahwa konten media sosial yang dipersoalkan baru diketahui secara penuh oleh kantor Perdana Menteri dalam waktu dekat. Pemerintah menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat dibenarkan. Meski demikian, London menilai pembebasan Abdel Fattah tetap menjadi kepentingan jangka panjang lintas pemerintahan, mengingat statusnya sebagai warga negara Inggris.
Abdel Fattah dikenal luas sebagai salah satu simbol gerakan pro-demokrasi sejak Revolusi Mesir 2011. Ia telah menghabiskan lebih dari satu dekade dalam berbagai periode penahanan dan pernah masuk dalam nominasi Penghargaan Sakharov Uni Eropa, meski pencalonan itu kemudian dicabut akibat kontroversi pernyataannya.
Setelah larangan perjalanannya dicabut, Abdel Fattah akhirnya dapat kembali bertemu dengan putranya yang berusia 14 tahun di Inggris. Dalam pernyataan sebelumnya, ia menyebut tengah berupaya menata ulang kehidupannya setelah bertahun-tahun berada di balik jeruji, di tengah sorotan publik yang masih mengiringi kepulangannya. (Zia)
