TASIKMALAYA | Priangan.com — Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik. Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi nasional, sejumlah BUMN justru masih dibebani tumpukan utang besar, terutama utang luar negeri berbasis dolar Amerika Serikat. Kondisi ini dinilai berpotensi menjadi beban jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
Kasus gagal bayar utang Garuda Indonesia senilai sekitar 7 miliar dolar AS menjadi contoh paling nyata. Belum selesai persoalan tersebut, proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola PT KCIC juga masih bergulat dengan utang jumbo hingga hari ini. Dua kasus besar ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa risiko bisnis BUMN pada akhirnya akan ditanggung oleh pemerintah dan rakyat.
Kegelisahan masyarakat kian terasa ketika melihat realitas bisnis BUMN yang beroperasi dengan pendapatan berbasis rupiah, namun harus membayar kewajiban utang dalam mata uang dolar. Di tengah nilai tukar rupiah yang terus tertekan, muncul pertanyaan besar: mampukah BUMN bertahan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat?
Ekonom Rizky Awalil dalam sebuah podcast mengingatkan bahwa persoalan utang BUMN tidak bisa dipandang remeh. Ia menyoroti struktur utang yang tidak sehat.
“BUMN berusaha di dalam negeri dengan pendapatan rupiah, tapi sekitar 50 persen utangnya berbasis dolar. Mau tidak mau, ini pada akhirnya menjadi urusan pemerintah,” ujar Rizky.
Ia juga menambahkan, saat ini kondisi BUMN semakin sulit untuk mencari pembiayaan dari luar negeri. Investor asing mulai memandang investasi di BUMN Indonesia sebagai langkah yang kurang menguntungkan, seiring tingginya risiko dan beban utang.
Pandangan senada disampaikan Siddik, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Menurutnya, utang BUMN berpotensi menekan masyarakat secara tidak langsung.
“Hutang BUMN bisa menjadi beban rakyat. Kita lihat hari ini pajak naik, harga-harga ikut melonjak. Tiket kereta, tiket pesawat, BBM, semua makin mahal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Siddik.
Ia menilai, skema penyehatan BUMN kerap dilakukan dengan cara menaikkan harga layanan publik, sehingga masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran lanjutan di tengah publik, yakni potensi hilangnya kedaulatan ekonomi nasional. Jika utang terus menumpuk dan tidak tertangani, bukan tidak mungkin aset-aset strategis BUMN perlahan berpindah kendali ke pihak asing.
Pengamat menilai, pemerintah harus lebih serius melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN, termasuk transparansi utang dan strategi pembayarannya. Tanpa perbaikan struktural, utang BUMN dikhawatirkan akan terus menjadi beban laten yang “mencekik leher” rakyat Indonesia dalam jangka panjang. (Rco)
