JAKARTA | Priangan.com — Di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, pengetatan ruang kebebasan sipil, dan dominasi perusahaan teknologi global, Koalisi Damai bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Senior Editors Meeting bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan untuk Tata Kelola Digital Berbasis HAM”.
Pertemuan berlangsung 11 Desember 2025 di Kantor UNESCO Jakarta dalam rangka program Social Media 4 Peace yang didukung Uni Eropa.
Pertemuan ini digelar sebagai alarm bersama bahwa persoalan ruang digital tak bisa diselesaikan sendirian. Risiko dan dampak yang lahir dari ekosistem digital — mulai dari kekerasan daring, penyebaran hoaks, hingga ketimpangan akses dan kekuasaan platform — menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Media dan masyarakat sipil dinilai menjadi garda depan dalam memastikan ruang digital tetap demokratis dan aman bagi publik.
Ketua AMSI, Wahyu Dhyatmika, menegaskan bahwa baik media maupun organisasi masyarakat sipil menghadapi tekanan yang sama.
“Ruang kebebasan sipil terus menyempit, sementara ketimpangan antara perusahaan teknologi global dan komunitas lokal semakin mencolok. Pertemuan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan menguatkan kerja bersama agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Dari UNESCO, Direktur Kantor Regional Jakarta Maki Katsuno-Hayashikawa menekankan bahwa tata kelola digital berbasis HAM adalah tantangan global yang membutuhkan pendekatan seimbang.
“Keamanan, privasi, dan otonomi pengguna harus dijaga tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi maupun keragaman budaya. Bagi dunia media, tantangan lainnya adalah bagaimana mempertahankan jurnalisme berkualitas di tengah tekanan ekosistem digital,” katanya.
UNESCO menjadi lembaga pertama yang mendorong pembentukan Koalisi Damai pada 2023. Koalisi ini kini beranggotakan 16 organisasi independen yang bekerja bersama melakukan riset, advokasi kebijakan, hingga penguatan kapasitas untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan demokratis.
Pertemuan perdana yang mempertemukan para pemimpin redaksi ini menjadi langkah awal menyusun model kolaborasi konkret — mulai dari kerja advokasi bersama hingga kampanye publik untuk mendorong tata kelola digital yang lebih transparan dan akuntabel.
Acara ini diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari 15 pemimpin redaksi media anggota AMSI (online, radio, dan televisi) serta 15 perwakilan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Damai. (yna)
