Revolusi Pendidikan Jawa Barat Dimulai 2025, KDM: Bangun Karakter, Bukan Sekadar Nilai

BANDUNG | Priangan.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam dunia pendidikan. Mulai 2025, Gubernur Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, akan meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang menandai lahirnya era baru pendidikan berbasis karakter dan pemerataan.

Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi besar antara Pemprov Jabar, Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan dari Kementerian Agama Jawa Barat.

“Saya ingin sistem pendidikan kita lebih tertata. Jangan sampai setiap tahun ribut soal penerimaan siswa. Semua harus punya daya tampung yang jelas,” kata KDM dengan tegas.

KDM mengusulkan agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk, dengan pembiayaan dibantu oleh pemerintah daerah. Sistem ini akan diberlakukan secara menyeluruh, termasuk untuk jenjang SD dan SMP yang menjadi ranah kabupaten/kota.

Namun, reformasi ini tidak berhenti di sana. Salah satu fokus utama adalah membangun karakter siswa dan guru. KDM menekankan pentingnya rekrutmen guru yang transparan dan pembekalan karakter bagi para pendidik agar mereka menjadi teladan nyata di lingkungan sekolah.

Pendidikan Karakter ala Barak: Kolaborasi dengan TNI dan Polri

Salah satu gebrakan besar KDM adalah program pendidikan karakter yang akan dimulai pada 2 Mei 2025. Uniknya, program ini menggandeng TNI dan Polri, dengan pendekatan semi-militer di barak-barak pelatihan yang telah disiapkan.

“Ini bukan hukuman, tapi pembinaan. Siswa yang sulit dibina atau terindikasi melakukan tindakan negatif akan ikut program ini selama enam bulan. Mereka tidak mengikuti sekolah formal selama masa pembinaan,” jelasnya.

Siswa akan dijemput langsung ke rumah oleh TNI, dengan persetujuan orang tua dan pihak sekolah. Program ini akan dimulai di wilayah-wilayah yang dinilai paling membutuhkan, sebelum diperluas ke seluruh Jawa Barat.

Pendanaan program akan ditanggung bersama oleh Pemprov dan pemda setempat, sebagai bentuk keseriusan dalam membenahi generasi muda.

Akhiri Budaya Konsumtif di Sekolah

Tak hanya soal kurikulum dan kedisiplinan, KDM juga mencanangkan penghapusan kegiatan sekolah yang dianggap membebani orang tua, seperti study tour, wisuda mewah, hingga larangan penggunaan sepeda motor oleh siswa yang belum cukup umur.

“Pendidikan tidak boleh jadi beban ekonomi keluarga. Kita ingin sekolah menjadi tempat yang mendidik, bukan tempat pamer-pamer,” ujar KDM.

Untuk mempertegas arah kebijakan ini, ia meminta agar segera dibuat Surat Keputusan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kemenag.

Dengan semua langkah ini, Jawa Barat tengah menata ulang wajah pendidikannya: dari yang semula administratif dan akademik semata, menjadi pendidikan yang berpihak pada karakter, keteraturan, dan keadilan sosial. (yna)