BANJAR | Priangan.com – Rencana Pemerintah Kota Banjar untuk menyediakan tiga unit mobil dinas baru dengan nilai mencapai Rp 2 miliar menuai tanggapan dari kalangan akademisi. Kebijakan itu disebut tidak sejalan dengan kondisi keuangan daerah yang sedang diarahkan pada penghematan.

Pengamat pemerintahan, Sidik Firmadi, menilai rencana tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota kurang peka terhadap situasi yang sedang dialami masyarakat. Ia menekankan bahwa kebutuhan mendasar warga seharusnya menjadi perhatian utama.

“Rencana pengadaan mobdin sungguh tidak elok, dan menunjukkan bahwa Pemkot Banjar tidak memiliki sense of crisis,” ucap Sidik, Selasa (23/9/2025).

Ia menambahkan, pengalaman dari gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu lalu seharusnya menjadi pelajaran penting. Menurutnya, penolakan masyarakat saat itu berangkat dari keresahan terhadap penggunaan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kebutuhan rakyat.

“Pada bulan Agustus lalu terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Pemkot Banjar seharusnya sadar akan hal itu,” kata dosen Ilmu Politik Universitas Tasikmalaya itu.

Sidik menjelaskan, pada dasarnya pengadaan kendaraan dinas tidak dilarang. Namun, langkah itu perlu didasarkan pada pertimbangan yang matang, termasuk kondisi kendaraan lama dan urgensi kebutuhan. Ia menegaskan, skala prioritas harus menjadi acuan dalam setiap keputusan belanja pemerintah.

Di akhir pernyataannya, Sidik menyerahkan sepenuhnya keputusan pada kebijaksanaan pemerintah kota.

“Pada akhirnya semua itu kembali pada pemerintah itu sendiri. Apakah mereka mau memprioritaskan kebutuhan masyarakat, atau justru tetap mempertahankan egonya untuk membeli mobil dinas baru,” tutupnya. (Eri)