BANJAR | Priangan.com – Kepala Dinas Sosial P3A Kota Banjar, Hani Supartini, menyebutkan, sejumlah rekening penerima bantuan sosial di Kota Banjar diduga kuat dipakai untuk transaksi judi online. Temuan tersebut membuat pemerintah mengambil langkah tegas dengan menghentikan penyaluran bantuan bagi penerima yang rekeningnya terindikasi bermasalah.
Dari hasil pendataan yang diterima Dinas Sosial, sedikitnya ada 74 rekening penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masuk dalam daftar. Data ini diperoleh setelah adanya laporan dari Kementerian Sosial RI yang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kami mendapat surat dari Kemensos RI terdapat 74 penerima bantuan yang rekeningnya terindikasi digunakan untuk judi online,” kata Hani, Jumat, (12/9/2025).
Menurutnya, beberapa penerima yang masuk daftar tersebut masih tercatat sebagai penerima bantuan yang dijadwalkan cair minggu ini. Untuk mengantisipasi penyaluran, pihaknya segera berkoordinasi dengan Bank Himbara, dalam hal ini BNI, agar rekening terkait tidak lagi menerima bantuan.
“Kami akan koordinasikan dengan Bank Himbara, dalam hal ini BNI untuk tidak mendistribusikan bantuan tersebut. Bantuan akan langsung dihapus,” ujarnya.
Ia menjelaskan, deteksi penggunaan rekening untuk judi online bisa diketahui secara otomatis. Sistem mampu mencatat aliran dana yang tidak sesuai peruntukan, baik yang dilakukan langsung oleh penerima maupun oleh anggota keluarganya.
“Pokoknya kalau rekening bantuan itu digunakan judol, nanti akan terdeteksi. Kan jadi terdeteksinya dari rekening, terlepas siapapun yang memakainya,” tutur Hani.
Selain kasus penyalahgunaan rekening untuk judi online, Hani menyebut ada pula penerima bantuan yang dihentikan karena alasan lain. Misalnya, karena penerima sudah dinyatakan mandiri secara ekonomi atau telah menjadi aparatur sipil negara dengan status PPPK.
“Penghentian bantuan sosial tersebut bukan karena terindikasi judol saja, tetapi ada juga yang karena penerima bantuan sudah mandiri, dan ada juga yang menjadi ASN PPPK,” jelasnya. (Eri)
