TASIKMALAYA | Priangan.com – Seratus hari masa kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Al-Ayubi tak luput dari sorotan. Harapan masyarakat akan gebrakan baru justru berhadapan dengan kritik tajam, terutama dari kalangan DPRD.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menilai duet kepala daerah ini belum menunjukkan langkah nyata. Reformasi birokrasi yang dijanjikan saat kampanye masih sebatas retorika, sementara komitmen politik belum terlihat diwujudkan.
“Dengan kondisi anggaran 2025 yang minim, mustahil janji politik langsung terealisasi. Baru bisa dilihat pada program besar tahun 2026,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).

Meski memahami keterbatasan anggaran, Asep menegaskan tetap seharusnya ada langkah konkret dalam 100 hari pertama. Penataan birokrasi, menurutnya, justru menimbulkan kegaduhan. Ia menyoroti sistem merit yang tak berjalan baik, adanya pencoretan 15 ASN dari daftar pelatihan, serta promosi jabatan yang justru diberikan kepada ASN bermasalah. “Rotasi dan mutasi bukannya menata, malah menimbulkan keluhan,” katanya.

Sorotan tak berhenti di urusan birokrasi. Asep juga menyinggung soal transparansi dan akuntabilitas. Ia menyebut adanya laporan dugaan pemerasan oleh bupati terhadap pengusaha yang jelas mencoreng citra pemerintahan.

Sementara di lapangan, masalah teknis sederhana pun belum terselesaikan. Persoalan sampah, misalnya, masih menjadi keluhan warga. “Hal kecil seperti sampah di sepanjang Jalan Cisinga saja belum selesai, padahal tidak membutuhkan anggaran besar,” ujarnya.

Janji-janji besar Cecep–Asep—mulai dari infrastruktur, kesejahteraan guru, hingga pengentasan pengangguran dan kemiskinan—masih harus menunggu uji sesungguhnya. Semua akan bergantung pada postur APBD 2026 mendatang. “Saat itulah terlihat apakah janji kampanye benar-benar diwujudkan atau hanya sebatas kata-kata,” pungkasnya. (yna)