BANDUNG | Priangan.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat mendorong pemerintah untuk mengambil peran sebagai penengah dalam konflik antara kelompok Habib Ba’alawi dan Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah.
Harapannya, mediasi ini dapat meredakan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pandangan mengenai garis keturunan Rasulullah SAW.
Hal ini disampaikan oleh Ketua PWNU Jabar, KH. Juhadi Muhammad, saat ditemui di Kantor PWNU Jabar, Kota Bandung, pada Minggu (10/5/2025).
Ia menilai perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, dan seharusnya disikapi dengan dialog, bukan permusuhan.
“Perbedaan adalah fitrah. Namun jangan sampai perbedaan ini berubah menjadi perpecahan. Kita perlu duduk bersama dan berdialog,” kata KH. Juhadi.
Ia menambahkan bahwa konflik tersebut seolah membesar karena masing-masing pihak terlalu mempertahankan pandangannya tanpa ruang diskusi terbuka. Akibatnya, masyarakat di akar rumput ikut terpengaruh dan berpotensi terprovokasi.
KH. Juhadi mengingatkan masyarakat, khususnya warga NU di Jawa Barat, untuk tidak terpancing oleh konflik ini dan tetap menjaga ukhuwah. Ia menegaskan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk permusuhan, apalagi sampai memicu konflik fisik.
PWNU Jabar pun meminta pemerintah segera menginisiasi pertemuan antara kedua belah pihak agar persoalan ini bisa dituntaskan melalui dialog yang sehat.
“Selama belum ada forum dialog yang difasilitasi pemerintah, saya khawatir ketegangan ini akan terus berlangsung,” ujarnya.
Ia juga menyoroti peran media sosial yang berpotensi memperburuk keadaan dengan menyebarkan narasi negatif. Karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi digital dan tidak mudah terpancing.
Lebih lanjut, KH. Juhadi menekankan pentingnya bimbingan dari ulama yang memiliki keilmuan, sanad, dan literatur yang jelas. Ia menyayangkan jika masyarakat hanya bergantung pada informasi daring yang tidak terverifikasi.
“Kita butuh guru yang jelas ilmunya, bukan hanya belajar dari Google yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk bersikap netral, adil, dan mendorong terwujudnya mediasi antara dua kelompok tersebut. (yna)
