BANJAR | Priangan.com – Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjar dari sektor pajak perhotelan serta makanan dan minuman menunjukkan perkembangan positif menjelang akhir tahun 2025. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar menyebut, capaian kedua sektor tersebut sudah berada di atas 80 persen dan diperkirakan akan memenuhi target hingga Desember mendatang.
Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Kota Banjar, Jody Kusmajadi, menjelaskan bahwa sektor pajak perhotelan dan restoran masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dari laporan per 23 Oktober 2025, pajak perhotelan sudah mencatat realisasi sebesar Rp 295 juta atau sekitar 82,53 persen dari target Rp 243,47 juta yang ditetapkan tahun ini.
“Sampai dengan bulan Oktober ini realisasi pajak daerah atas jasa perhotelan sudah tercapai 82,53 persen,” ujar Jody, Rabu (29/10/2025).
Ia menuturkan, masih ada sisa pendapatan sekitar Rp 51 juta yang belum terealisasi karena masih dalam proses penagihan. Saat ini terdapat 15 unit usaha yang menjadi objek pajak jasa perhotelan di Kota Banjar.
Sementara itu, untuk pajak sektor makanan dan minuman, realisasi juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir Oktober, capaian penerimaan pajak sektor ini sudah mencapai Rp 2,28 miliar atau 86,29 persen dari target Rp 2,64 miliar. Masih terdapat sekitar Rp 362 juta pendapatan yang akan dikejar sebelum akhir tahun.
“Jumlah objek PBJT atas jasa makanan dan/atau minuman tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sebanyak 183 unit usaha. Kami optimistis target dapat tercapai,” kata Jody.
Menurutnya, tren peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor usaha di Kota Banjar, terutama di bidang kuliner dan perhotelan, mulai kembali pulih. Pemerintah daerah pun terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada wajib pajak agar tertib melaporkan dan menyetorkan kewajibannya tepat waktu.
Dengan capaian tersebut, BPKPD Kota Banjar yakin kontribusi pajak daerah dari sektor jasa perhotelan serta makanan dan minuman akan mendukung peningkatan PAD secara keseluruhan pada tahun anggaran 2025. (Eri)
