GARUT | Priangan.com – Ratusan siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, harus mendapat perawatan medis setelah diduga mengalami keracunan massal usai menyantap hidangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akhirnya menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan para korban.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebutkan bahwa penetapan KLB dilakukan setelah rapat darurat bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi terkait. Ia menilai jumlah korban yang cukup banyak dan kondisi darurat yang terjadi memerlukan langkah cepat.
“Jumlah korban yang cukup banyak dan kondisi yang membutuhkan penanganan khusus membuat kami harus menyatakan kasus ini sebagai KLB,” ujarnya.
Dengan status KLB, Pemkab Garut resmi mengalokasikan dana Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2025 untuk menanggung seluruh biaya perawatan korban. Syakur memastikan tidak ada pasien yang dibebani biaya, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan.
“Seluruh pengobatan korban akan ditanggung pemerintah. Tidak boleh ada warga yang menunda berobat hanya karena khawatir soal biaya,” tegasnya.
Pemkab juga menginstruksikan kepala desa, aparat kecamatan, hingga jajaran TNI dan Polri untuk aktif menelusuri warga yang mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti dengan penanganan medis. Syakur menekankan pentingnya langkah cepat agar tidak ada korban yang luput dari perhatian.
“Kalau ada yang merasa sakit setelah makan MBG, segera lapor ke desa atau puskesmas. Penanganannya gratis,” tambahnya.
Data sementara mencatat sedikitnya 131 siswa telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kadungora. Sementara itu, dapur penyedia makanan MBG di lokasi kejadian ditutup sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium penyebab keracunan.
“Kami hentikan dulu kegiatan dapurnya. Harus ada kepastian dari hasil penelitian sebelum bisa beroperasi lagi,” kata Syakur.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi penyelenggaraan program pangan massal. Pemerintah daerah berkomitmen memperketat pengawasan mutu dan distribusi makanan bergizi gratis, agar kejadian serupa tidak kembali menelan korban di kemudian hari. (Az)
