Daily News

Ratusan Massa Kepung Pleno Pilkada, Tuntut PSU Tasikmalaya Dibatalkan

Ratusan massa aksi di depan Gedung Dakwah Singaparna saat KPU Tasikmalaya melakukan pleno rekapitulasi suara PSU. | Foto: Yana Taryana

TASIKMALAYA | Priangan.com – Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat mengepung Gedung Dakwah Islam Singaparna, Rabu (23/4/2025), dalam unjuk rasa besar-besaran menuntut pembatalan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Aksi ini berlangsung tepat saat KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten.

Demonstrasi berlangsung panas. Massa membentangkan spanduk penolakan dan membanjiri ruas utama Singaparna, menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan harus dialihkan. Di bawah kawalan ketat aparat keamanan, para demonstran menyerukan protes keras terhadap dugaan kecurangan dalam proses PSU.

“PSU ini penuh manipulasi! Rakyat tak butuh demokrasi palsu yang dibeli dengan uang,” teriak Waris, salah satu orator aksi.

Mereka menuding adanya praktik politik uang yang merajalela, dengan pembagian uang tunai kepada pemilih sebagai alat pengaruh. Menurut massa, nominalnya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Tuduhan ini diperkuat oleh seruan mereka bahwa penghitungan suara berlangsung tidak transparan dan sarat rekayasa.

Tak berhenti di sana, massa juga menolak keterlibatan para pemodal besar yang dianggap ikut “menggarap” Pilkada demi kepentingan pribadi. Dominasi modal, kata mereka, telah merusak nilai-nilai demokrasi dan menyisihkan suara rakyat kecil.

“Demokrasi hari ini dijalankan seperti lelang, dimenangkan oleh yang paling banyak uang,” ujar salah satu peserta aksi dengan nada lantang.

Aksi ini juga membawa isu lain: dugaan kriminalisasi terhadap tokoh agama. Mereka menuntut keadilan dan menolak upaya pembungkaman suara kritis yang datang dari kalangan ulama.

“Kami tak takut. Suara rakyat akan terus menggema meski dibungkam!” tegas seorang pemuda dari barisan massa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tak luput dari kecaman. Mereka dituding gagal menjalankan tugas pengawasan secara tegas dan mandiri. “Bagaimana rakyat bisa percaya pada hasil rekapitulasi, kalau lembaga pengawasnya sendiri memilih diam?” sindir Waris di akhir orasinya.

Tonton Juga :  PSU Tasikmalaya Siap Digelar, Anggaran Rp 39,5 Miliar Sudah Cair

Meski berlangsung dengan tensi tinggi, aksi massa berlangsung relatif tertib tanpa insiden besar. Namun, tekanan dari jalanan ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara Pilkada untuk menjawab tuntutan publik akan kejujuran dan keadilan dalam proses demokrasi lokal. (yna)

zvr
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
%d blogger menyukai ini: