TASIKMALAYA | Priangan.com – Sebuah operasi terpadu untuk menekan praktik premanisme dan aktivitas parkir liar digelar Polres Tasikmalaya Kota dan melibatkan seluruh jajaran Polsek. Hasilnya, sebanyak 79 orang diamankan dari berbagai sudut kota dalam beberapa hari terakhir.
Para petugas lapangan mendapati bahwa mayoritas dari mereka berprofesi sebagai juru parkir tanpa izin resmi alias jukir liar. Mereka beroperasi di sejumlah titik keramaian seperti pusat perbelanjaan, area publik, dan ruas jalan protokol.
Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kenyamanan masyarakat dari praktik pungutan liar yang sering tidak transparan dan meresahkan.
“Banyak dari mereka tidak memiliki izin dan bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan instansi mana pun. Ini bukan semata-mata persoalan ketertiban, tapi juga menyangkut keamanan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan di ruang terbuka,” ujar AKBP Faruk saat konferensi pers di Mapolres, Selasa (20/5/2025).
Dibina, Bukan Sekadar Ditindak
Menariknya, upaya penertiban ini tidak berhenti pada proses pendataan dan pengamanan. Para jukir ilegal tersebut juga akan mengikuti program pembinaan rohani dan penguatan karakter bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya.
Ketua MUI Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Bustomi, mengatakan bahwa pendekatan spiritual menjadi bagian penting dalam membina moral dan etika warga yang terseret dalam pekerjaan di jalur abu-abu.
“Kami ingin membangun kesadaran dari dalam, bukan hanya menekan dari luar. Pembinaan ini diharapkan bisa mendorong mereka bertransformasi menjadi warga yang produktif dan taat aturan,” jelas Aminudin.
Selama operasi, polisi turut menyita beberapa barang yang digunakan saat beraktivitas, seperti peluit, rompi, bendera, dan uang hasil pungutan sebesar Rp1.072.500.
Terkait isu adanya dukungan atau backing dari organisasi tertentu, Kapolres memastikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh jukir liar yang diamankan bekerja secara mandiri. Tidak ada indikasi mereka terhubung dengan ormas atau kelompok berpengaruh.
“Mereka melakukan ini karena desakan ekonomi. Tidak ada jaringan atau kelompok tertentu di balik aktivitas mereka,” tegasnya.
Perlu Solusi Jangka Panjang
Meski operasi dinilai sebagai respons cepat yang efektif, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya solusi berkelanjutan bagi para pekerja informal tersebut. Ketua MUI menambahkan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menyediakan ruang alternatif, seperti program padat karya atau pelatihan kewirausahaan.
“Kalau mereka hanya ditertibkan tanpa diberi jalan keluar, maka akan kembali lagi ke jalan. Jadi ini harus jadi momentum kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Operasi serupa disebut akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen Polres Tasikmalaya Kota menjaga keamanan, ketertiban, dan wajah Kota Tasikmalaya sebagai ruang publik yang ramah, tertib, dan bermartabat. (yna)
